Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan merespon usulan Partai Nasdem yang minta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atau melakukan moratorium terhadap IKN.
Juru Bicara Presiden itu menegaskan pemerintah terbuka dengan seluruh masukan dan usulan yang disampaikan. Hanya saja, ia memastikan pemerintah telah berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan IKN.
“Sebagaimana yang sudah pernah Pemerintah sampaikan, bahwa sampai hari ini, Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (25/7).
Ia mengatakan saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan targer pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut rencananya pembangunan IKN diharapkan rampung dalam tiga tahun ke depan.
“Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai. Sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang disana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif,” jelasnya.
DPP Partai NasDem sebelumnya meminta pemerintah mengambil sikap tegas soal status dan nasib IKN, termasuk alokasi anggarannya. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait IKN. Jika serius, katanya, pemerintah perlu memfungsikan IKN secara bertahap.
Salah satu tahapan yang diusulkan adalah dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.
“Misalnya, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Waketum NasDem, Saan Mustopa, Jumat (18/7).
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah harus segera melakukan moratorium sementara,” imbuh Saan.
