Jakarta – Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, resmi lengser dari jabatannya usai kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya yang digelar parlemen pada Senin (8/9).
Sebanyak 364 anggota parlemen memberi suara penolakan untuk Bayrou dan 194 anggota mendukung dia. Ambang batas untuk bisa meloloskan mosi tak percaya ini 280, jauh lebih rendah dari pada jumlah penolakan yang didapat PM Prancis.
Jelang pemungutan suara, Bayrou mengatakan parlemen bisa saja menjatuhkan pemerintahan saat ini, tapi mereka tak punya kuasa menghapus realitas.
“Realitas akan tetap tak tertahankan: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang, yang sudah tak tertahankan, akan semakin berat dan mahal,” kata Bayrou, dikutip CNN.
Pelengseran PM membuat Prancis kini masuk dalam krisis politik baru, di saat meningkatnya tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik.
Gonjang-ganjing di pemerintah Presiden Emmanuel Macron ini dimulai sejak Juni 2024, ketika partainya kalah telak dalam pemungutan suara parlemen.
Hasil dari pemungutan suara itu membuat kekuatan parlemen tidak berimbang dan terbagi, sehingga menyulitkan perdana menteri mana pun mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meloloskan rancangan undang-undang dan anggaran tahunan.
Macron sebelumnya menunjuk Michael Barnier pada September 2024 lalu, namun hanya dalam kurun waktu tiga bulan Barnier mundur.
Bayrou kini juga mengalami nasib yang sama. Beberapa partai, termasuk di kubu kanan dan kiri, terus menyerukan pemilihan presiden lebih awal. Macron menegaskan tidak akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.
Bayrou sempat menyerukan voting untuk meloloskan rencana penghematan €44 miliar (sekitar Rp842 triliun) termasuk penghapusan dua hari libur nasional dan pembekuan anggaran pemerintah.
Bayrou resmi mundur usai menjabat sekitar sembilan bulan, mengikuti pendahulunya Michael Barnier. Barnier juga lengser dengan cara serupa: kalah dalam pemungutan mosi tak percaya.
Setelah voting, Bayrou akan menyerahkan pengunduran diri ke Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari ini, Selasa (9/9). Macron kemudian akan menunjuk PM baru dalam beberapa hari mendatang.
Macron disebut tak punya banyak pilihan. Para pakar menilai dia mungkin akan memilih kandidat dari jajaran sosialis kiri-tengah.
“Dia tak bisa melawan jajak pendapat untuk yang ketiga kalinya,” kata ketua Partai Hijau, Marine Tondelier.
Sebab, kandidat seperti itu tetap harus menjalin aliansi dengan blok liberal presiden yang menentang banyak gagasan kiri termasuk menaikkan pajak bagi orang kaya.
Prancis telah “terjerumus” ke krisis politik sejak Macron menggelar pemilihan umum (Pemilu) dadakan pada 2024. Hasilnya kekuatan di parlemen seimbang, tak ada kubu mayoritas.
Aliansi yang dipimpin partai Macron merosot sejak 2022, sementara partai sayap kanan ekstrem Partai Nasional muncul jadi partai terbesar.
