BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Azhar Abdurrahman, meminta focus perhatian terhadap wabah Covid-19 tidak membuat pemerintah Aceh abai akan bidang kesehatan lainnya, seperti stunting atau gizi kronis serta akan kematian ibu dan anak yang relative tinggi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Azhar Abdurrahman, mantan bupati Aceh Jaya dua periode yang juga anggota DPR Aceh, Rabu 1 April 2020.
“Covid 19 memang mengancam, tapi itu bukan satu satu persoalan kesehatan yang sedang mendera Aceh. Jangan lupa ada persoalan stunting yang juga tinggi serta kematian bayi yang juga tinggi,” kata Azhar.
Menurutnya, ancaman kehidupan kemanusian telah diberi rekomendasi oleh WHO pada tahun 2018 bahwa Indonesia melewati batas toleransi dengan status bahaya ter hadap kondisi pertumbuhan yang buruk.
Dimana, WHO menempatkan angkat 34.5 % angka stunting, yaitu setiap lahir 1000 orang bayi lahir maka sebanyak 34.5 % adalah 345 anak yang lahir dalam kondisi pertumbuhan yang lambat, sehingga ancaman pertumbuhan dan kompetensi generasi Indonesia menjadi ancaman dibanding bangsa lain.
“Jika kita lihat data profil kesehatan Aceh, juga tidak kalah persoalan dengan angka stunting nasional yaitu 36, 3 % angka Stunting di Provinsi Aceh. Ini terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya manusia-nya.”
“Jika angka kelahiran hidup 114 . 439 orang bayi pada tahun 2018, maka yang mengalami Stunting sejumlah 34,3 % sama dengan 40.396 orang yang mengalami stunting, dan tersebar di 23 kabupaten Kota. Yang menjadi pertanyaan kita berapa jumlah di alokasi anggaran untuk mengatasi Stunting pada tahun 2019? Untuk memperbaiki kwalitas kesejahteraan kesehatan Rakyat Aceh. Dan Skema Program apa saja yang sudah disiapkan,” katanya.
Menurutnya, kondisi Keuangan Aceh yang berlimpah ternyata tidak terakomodir terhadap ancaman pertumbuhan hidup manusia bagi generasi ke depan.
Selanjutnya, Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Aceh pada Tahun 2018 di perhitungkan AKB 1.160 ber banding dengan 116.118 bayi lahir hidup.
“Jika kita perhitungkan dengan Pandemi Corvid 19 tidak lah sebanding dengan kasus AKB di Aceh 2018 1.160 orang. Yang perlu dipertanyakan berapa anggaran yang disediakan untuk menurunkan AKB? Dan skema program unggulan apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan kesehatan bagi rakyat Aceh,” kata politisi senior Partai Aceh ini.
Menurut Azhar, melihat angka korban kematian akibat Penyebaran Virus Corona dengan sebutan Corvid 19, hingga Rabu 1 April 2020 pukul 15.00 WIB, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 893 kasus. Sementara jumlah PDP sebanyak 45 kasus.
“Namun kita telah heboh dengan kondisi saat ini , sehingga muncul nya ber bagai tindakan baik dengan penyediaan APD, Hand Sanitizer, dalam persedian Baju Astronot bagi paramedis. Dan bahkan pergeseran anggaran direncanakan sebesar Rp 118 Miliar. Dipengaruhi lagi tindakan Sosial Distance, berubah lagi menjadi Fisik Distance, sampai dengan aktivitas ekonomi dibatasi, dan uang paling sakral lagi kegiatan shalat jama’ah di Masjid Raya Baiturahman mulai diatur jarak seperti pasukan baris ber baris, sehingga ruang kosong yang lebar di isinya setan dan virus Corona. dan Status keamanan di tingkat lagi seperti aktivitas malam hanya sampai jam 8 malam, setelah itu menjadi represif, dengan ancaman dibubar.”
“Saya melihat Pandemi Virus Corona ini telah mengakibatkan mati nya inovasi dan kreativitas, sehingga kita mulai dikekang dengan peraturan, sehingga aktivitas ekonomi, agama, sosial, aktivitas pelayanan menjadi satu komando dari Pemerintah pusat sampai ke Daerah daerah. Selanjutnya saya ingin mengingat kepada kepada semua pihak, masih banyak ancaman yang lebih besar selain persoalan Virus Corona, tapi tinggi nya angka AKB yang ter lalu besar, tinggi nya angka Stunting, seolah olah itu bukan menjadi beban bagi pengelola pemerintah saat ini, karena sibuk mengatur jumlah anggaran dibidang Infrastruktur yang lebih besar provit nya,” ujar Azhar.
“Jika Saat ini kita di kalangan DPRA telah membentuk tim Pansus Pengawasan dan Pengawalan terhadap pelaksanaan dan penyaluran bantuan Corvid 19 ini. maka hal lain ter kait Pengawasan terhadap Indikator Kesejahteraan dan Kesehatan terkait AKB dan Stunting perlu juga disiapkan Pansus di DPRA.”
