Banda Aceh – Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh menghasilkan Rp1,6 miliar pendapatan asli daerah dari penyewaan lahan komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Lampulo Banda Aceh kepada tiga perusahaan swasta.
“Tercatat, pemasukan Rp1,65 miliar ini diperoleh dari penandatanganan kontrak bersama tiga perusahaan swasta yang menyewa lahan PPS Kutaraja, dan telah disetor ke kas daerah,” kata Kepala DKP Aceh, Aliman, di Banda Aceh, Kamis.
Penandatanganan penyewaan lahan komplek PPS Kutaraja tersebut dengan jangka waktu lima tahun dan perpanjangan oleh tiga perusahaan swasta yakni PT Matahari Tetap Perkasa, PT Es Muda Perkasa, dan PT Aceh Lampulo Jaya Bahari.
“Perusahaan swasta itu bergerak di bidang industri cold storage dan pabrik es yang baru saja berlangsung,” ujarnya.
Aliman menyampaikan, proses sewa-menyewa ini berjalan setelah adanya tiga surat persetujuan barang milik Aceh (BMA) yang ditandatangani Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 10 Juli 2025 lalu.
Pemerintah Aceh, kata dia, terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan aset, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
“Optimalisasi pemanfaatan aset ini juga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui hasil penyewaan lahan sebesar Rp1,65 miliar,” katanya.
Dirinya menegaskan, penetapan harga sewa ini telah melalui proses penyesuaian sesuai regulasi atau ketentuan perundang-undangan berlaku. Langkah ini, untuk memberikan kenyamanan berusaha sekaligus mendukung iklim investasi di Aceh.
Aliman optimis, kontribusi swasta ini bakal memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan di Aceh. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengelola aset secara transparan dan produktif.
“Optimalisasi aset daerah tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama pembangunan ekonomi daerah,” demikian Aliman.
