Blangpidie- LSM KOMPAK menyampaikan keprihatinan serius terkait dugaan pemberian dukungan lahan sawit rakyat seluas ±12.500 hektare kepada hanya satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengarah pada monopoli terselubung, melemahkan posisi tawar petani, dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang berbahaya.
Ketua LSM KOMPAK, Saharuddin menegaskan bahwa langkah tersebut tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Menurut Saharuddin, Abdya adalah daerah penghasil sawit yang sangat produktif. Dengan basis perkebunan rakyat yang besar, kebijakan yang menutup ruang persaingan hanya akan menahan laju kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi ±12.500 hektare yang diarahkan kepada satu PKS, pasar sawit Abdya secara otomatis berubah menjadi pasar tunggal, di mana petani tidak memiliki pilihan lain kecuali menjual kepada pabrik yang sama. “Kondisi seperti ini, menurut analisis ekonomi komoditas, hampir selalu menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan membuat petani rentan terhadap penetapan harga sepihak,”ungkap Saharuddin, Jumat 14 November 2025.
Saharuddin menilai, fenomena ini juga bertentangan dengan pola pembangunan daerah sentra sawit di berbagai provinsi seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan, yang secara konsisten mendorong kehadiran lebih dari satu PKS untuk menciptakan stabilitas harga dan hilirisasi yang merata. “Dengan kondisi lahan rakyat di Abdya yang cukup luas, KOMPAK menilai sangat wajar jika daerah ini dapat menopang dua atau lebih PKS sekaligus, sehingga persaingan dapat memberikan manfaat langsung kepada petani,”ujarnya.
LSM KOMPAK meminta Pemerintah Kabupaten Abdya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dukungan lahan tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada keberpihakan yang mencederai prinsip keadilan dan tidak ada proses yang mengarah pada pembentukan dominasi pasar oleh satu pihak. Selain itu, KOMPAK menyerukan perlunya audit independen untuk melihat sejauh mana kebijakan itu berpotensi merugikan petani dan memengaruhi struktur pasar sawit di Abdya.
“Kita juga mendorong pemerintah membuka peluang pendirian PKS baru, sehingga dukungan lahan rakyat dapat terbagi secara lebih proporsional dan mampu menciptakan iklim usaha yang seimbang,” kata Saharuddin
Saharuddin menegaskan bahwa seruan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk memastikan agar ekosistem usaha perkebunan di Abdya berjalan dengan sehat. “Tanpa persaingan, pembangunan ekonomi daerah akan kehilangan fondasi utama berupa pilihan yang adil bagi masyarakat. Komoditas sawit adalah sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga di Abdya, sehingga arah kebijakan daerah harus diberikan secara transparan, objektif, dan berpihak pada petani sebagai pelaku ekonomi terbesar dalam sektor ini,”jelasnya.
LSM KOMPAK menegaskan bahwa masa depan ekonomi sawit Abdya harus dibangun bukan di atas ketergantungan kepada satu perusahaan, tetapi melalui kebijakan yang membuka peluang lebih luas, termasuk munculnya PKS baru yang mampu meningkatkan stabilitas harga, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah. “Kita mendesak Pemkab Abdya segera meninjau ulang kebijakan ini dan membuka ruang dialog publik secara terbuka demi menjamin bahwa setiap keputusan strategis benar-benar berpihak kepada petani dan tidak mengorbankan masa depan ekonomi daerah,”pungkasnya.
