Jakarta- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan “darurat” sebanyak 12.000 selongsong bom kepada Israel di tengah peperangan kedua negara melawan Iran yang makin sengit.
Penjualan belasan ribu senjata ini mencakup selongsong bom seberat 1.000 pon (450 kilogram) dengan nilai sekitar US$151,8 juta. Persetujuan penjualan diberikan oleh Biro Urusan Politik-Militer Kementerian Luar Negeri AS.
“Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan, memperkuat pertahanan dalam negerinya, serta menjadi pencegah terhadap ancaman regional,” kata biro tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP pada Sabtu (7/3).
Selain amunisi, penjualan ini juga mencakup layanan rekayasa, logistik, dan dukungan teknis dari pemerintah AS maupun kontraktor, menurut keterangan tersebut.
Dalam unggahannya di media sosial, Presiden Donald Trump memamerkan perusahaan-perusahaan pertahanan besar AS juga telah sepakat meningkatkan produksi senjata canggih hingga empat kali lipat.
Biasanya, penjualan senjata AS memerlukan persetujuan Kongres. Namun Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengeluarkan pengecualian yang memungkinkan penjualan dilakukan tanpa melalui persetujuan tersebut.
Langkah ini memicu kekhawatiran sebagian pejabat terpilih.
“Menteri Luar Negeri telah menentukan dan memberikan alasan rinci bahwa terdapat keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada Pemerintah Israel atas perlengkapan dan layanan pertahanan tersebut demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Kementerian Luar Negeri AS mengutip Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata (Arms Export Control Act).
Anggota DPR Gregory Meeks dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR mengatakan bahwa melewati proses peninjauan Kongres dalam penjualan senjata itu “menunjukkan kontradiksi mencolok dalam argumen pemerintah mengenai perang ini.”
“Pemerintahan Trump berulang kali bersikeras bahwa mereka sepenuhnya siap menghadapi perang ini,” kata Meeks dalam sebuah pernyataan.
“Terburu-buru menggunakan kewenangan darurat untuk menghindari Kongres menunjukkan cerita yang berbeda. ini adalah keadaan darurat yang diciptakan oleh pemerintahan Trump sendiri,” ucapnya menambahkan.
