Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan selalu memperjuangkan kepentingan Aceh di pemerintahan pusat, terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor.
“Saya akan terus berusaha di pemerintah pusat untuk terus mewujudkan melalui keputusan pemerintah agar memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Aceh, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Cak Imin, di Banda Aceh, Selasa malam.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin kepada awak media usai melantik kepengurusan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026-2031, di Banda Aceh.
Selain bencana, kata Cak Imin, dirinya juga bakal memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh lainnya, seperti bagaimana mengimplementasikan butir-butir dalam perjanjian damai atau MoU Helsinki.
“Aspirasi-aspirasi sesuai Helsinki (perjanjian damai), dengan pelaksanaan dari harapan untuk kemandirian masyarakat Aceh. Kita siap membackup harapan-harapan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Dirinya menuturkan, dengan semangat transformasi yang telah dipilih oleh pemerintahan Presiden Prabowo terhadap upaya menggali potensi seperti menguatkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri.
“Tidak bergantung kepada siapa pun, kecuali bergantung kepada diri kita sendiri. Karena itu, saatnya Aceh bangkit dengan kekayaan yang dimilikinya,” katanya.
Ia kembali menegaskan, sebagai Ketua Umum PKB dan Menko PM akan bersedia membantu Aceh semaksimal mungkin. Karena itu, diharapkan kepada semua pihak tidak boleh salah arah dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Di sisi lain, kepada kader PKB Aceh yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Aceh, diminta untuk benar-benar menjalankan amanah tersebut, buktikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
“Insya Allah, saya yakin dan optimistis PKB di bawah kepemimpinan H Ruslan M Daud akan mewujudkan Aceh yang adil, makmur, dan sejahtera,” demikian Cak Imin.
