Yogyakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) dan sejumlah organisasi lainnya mempolisikan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla alias JK imbas ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 lalu.
JK dipolisikan karena dianggap telah menistakan ajaran Agama Kristen lewat ceramahnya yang bertajuk ‘Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar’.
JK hadir sebagai salah satu pembicara ‘Ramadan Public Lecture’. Momen ceramah JK selama kurang lebih 43 menit ini turut disiarkan melalui kanal YouTube resmi Masjid Kampus UGM.
GAMKI bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak melaporkan JK ke pihak kepolisian karena mempersoalkan pernyataan yang bersangkutan mengenai konflik Poso dan Ambon.
Dalam keterangannya, DPP GAMKI mengutip pernyataan JK yang dinilai kontroversial itu. Pernyataan itu menyinggung konflik di Poso dan Ambon pada awal 2000-an. Mereka mempermasalahkan soal frasa ‘syahid’ yang diungkap JK terkait konflik yang menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.
Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyatakan mereka juga mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Sahat menyatakan agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang berbeda keyakinan maka akan masuk surga. Justru, sambungnya, agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun.
Isi ceramah JK
Pernyataan ini kemungkinan mengacu pada bagian awal ceramah JK. Pada sepuluh menit pertama, JK memang mengungkit 15 konflik besar di Indonesia imbas ketidakadilan. Dua di antaranya adalah tragedi Poso dan Ambon yang berujung menjadi konflik agama.
“Ada juga (konflik) karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kaya Poso, Ambon, DI/TII. Kenapa agama gampang menjadi jadikan alasan konflik, kaya di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu, kalau saya bunuh orang Islam saya syahid, kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama,” kata JK.
Pada pertengahan ceramahnya, JK menyampaikan bahwa ia ikut mendamaikan tiga dari 15 konflik besar di dalam negeri itu. Dengan ilmu logika dan keberanian, tanpa melibatkan operasi militer.
Pada momen inilah JK menekankan bahwa tak ada ajaran agama Islam maupun Kristen yang menggaransi seorang pembunuh masuk surga.
“Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk (wilayah) Kristen, dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan hampir lima ribu orang meninggal hanya karena yang membunuh merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal, tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati, dia bilang anak saya sudah masuk surga,” papar JK.
JK memberanikan diri terjun ke daerah konflik, meski banyak orang mengingatkan risiko keamanannya, tapi tekadnya sudah bulat.
“Bicara dengan mereka. Tentu saya (juga) masuk daerah Islam, tapi satu saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian anda merasa masuk surga, tidak benar itu! Anda semua di sini yang membunuh orang, masuk neraka! Terkejut dia. Tunjukkan sama saya, agama Islam dan Kristen, yang mengatakan, membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tunjukkan, mana! Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada, jadi anda semua masuk neraka. Semua berhenti. Semua diam,” kisahnya.
“Besoknya saya panggil semua, saya marah, bahwa kalian ini yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa pak, bicara dengan saya, mari kita duduk, dan ujungnya damai, di Malino,” sambung JK.
Pandangan serupa JK serukan kala mendamaikan konflik di Poso. Dia memanggil para pemuka masing-masing agama dan menekankan neraka sebagai pelabuhan terakhir bagi pembunuh.
JK melalui juru bicaranya, Husain Abdullah juga telah membantah menistakan ajaran Kristen sebagaimana laporan polisi yang dibuat DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lainnya.
Husain meluruskan postingan video viral yang tersebar di media sosial dan menurutnya kehilangan konteks. Video dimaksud berisi pernyataan JK yang menyebut kedua belah pihak dalam konflik Poso dan Ambon dengan istilah ‘mati syahid’.
“Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu,” ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.
Husain menjelaskan pernyataan JK yang disampaikan saat berpidato di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/3), menegaskan tidak ada agama di dunia yang mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.
Husain lalu menerangkan kala itu JK sedang menjelaskan kiprah saat turut andil dalam mendamaikan konflik Poso dan Ambon saat pergantian dekade 1990an ke 2000an itu.
“JK menggambarkan usahanya mendamaikan konflik Poso dan Ambon kepada civitas academica UGM. Di mana JK terlebih dahulu meluruskan keyakinan kedua kelompok yang bertikai, Islam dan Kristen, bahwa mereka telah bertindak keliru menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar yang menyebabkan ribuan nyawa melayang dari kedua pihak, dan konflik susah dihentikan,” jelas dia.
Saat konflik terjadi, terang Husain, kedua kelompok saling menyerukan ‘perang suci’ dan mengklaim bahwa membunuh pihak lawan atau mati dalam pertempuran adalah masuk surga. Ia menegaskan hal tersebut merupakan fakta sejarah.
“Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun agama yang membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu,” tuturnya.
Husain mengatakan kedua pihak yang bertikai tersebut sudah melampaui batas kemanusiaan, membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Perbuatan itu jelas melanggar nilai-nilai cinta kasih.
Husain melanjutkan konflik Poso dan Ambon yang terjadi 27 tahun lalu berhasil didamaikan oleh JK selaku mediator, melalui Perundingan Malino I untuk Poso tahun 2001 dan Perundingan Malino II untuk Konflik Ambon tahun 2002.
Saat itu, katanya, JK yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) melibatkan tokoh agama Islam dan Kristen, panglima lapangan kedua pihak yang bertikai, tokoh masyarakat dari kedua pihak, dan pemerintah untuk bermediasi.
“Itulah kenapa Pak JK harus meluruskan pemahaman sesat mereka. Fakta sejarah ini dapat dikonfirmasi kepada tokoh-tokoh perundingan damai baik untuk Poso maupun Ambon yang masih hidup,” katanya.
Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai konflik bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi yang mengubah demografi wilayah tersebut.
Pada 2001, JK yang masih menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK yang juga tokoh Sulawesi itu kemudian berhasil mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen yang berkonflik untuk bersepakat berdamai.
Sementara itu konflik Ambon merupakan kerusuhan komunal yang bermula dari perselisihan individu kemudian cepat meluas dengan menjadi prahara bernuansa agama di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.
JK yang kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.
