Banda Aceh – Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah RI, Mulyadi Nurdin, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bagi seluruh petugas haji dalam menjalankan pelayanan kepada jemaah. Penegasan itu disampaikan usai memberikan pembekalan kepada petugas haji Embarkasi Banda Aceh, Jumat (24/4/2026).
Menurut Mulyadi, petugas haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan aturan demi menjamin keselamatan serta kualitas pelayanan jemaah. Ia menekankan bahwa petugas merupakan ujung tombak yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan jemaah haji. Dalam hal ini, peran petugas menjadi krusial dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf menekankan pentingnya aspek kesehatan jemaah sebagai prioritas utama guna menekan angka kematian. “Seluruh petugas harus memahami dan menerapkan kebijakan ini secara serius di semua lini,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menyebutkan, Kementerian Haji dan Umrah akan memperketat standar istitha’ah kesehatan jemaah pada musim haji 2026. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi atas tingginya angka kematian jemaah Indonesia pada musim haji sebelumnya.
“Negara harus hadir menjamin keamanan dan keselamatan jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, sesuai arahan Presiden, seluruh petugas khususnya di embarkasi harus meningkatkan pengawasan serta pelayanan kesehatan kepada jemaah.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi turut mengutip pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menegaskan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. “Petugas haji bukan sekadar menjalankan tugas teknis, tetapi juga mengemban misi ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan konsep Tri Sukses Haji, yaitu sukses pelaksanaan ibadah haji, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses peradaban dan keadaban. Indikator keberhasilannya meliputi terserapnya kuota 100 persen, menurunnya angka kematian, tidak adanya jemaah hilang, serta nihilnya kasus penyimpangan dan praktik KKN.
Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjaga disiplin, mematuhi jadwal, serta bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang diberikan. “Petugas haji adalah duta bangsa di luar negeri. Mereka harus mampu menjaga nama baik Indonesia dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.
Mulyadi menjelaskan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) merupakan petugas yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, perlindungan, serta pengendalian operasional ibadah haji, baik di dalam maupun luar negeri.
Khusus PPIH Embarkasi, petugas bertanggung jawab melayani jemaah di asrama haji selama 24 jam sebelum keberangkatan. Layanan tersebut mencakup verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, pembagian identitas, bimbingan manasik, hingga pengaturan transportasi dan katering. Dengan demikian, jemaah dipastikan siap berangkat dalam kondisi aman, tertib, dan nyaman.
Di sisi lain, Mulyadi menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal akan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan haji, baik dari aspek kinerja maupun keuangan. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 yang menempatkan Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas di bawah Menteri.
“Pengawasan dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, serta bentuk pengawasan lainnya demi mewujudkan tata kelola yang akuntabel,” pungkasnya.
