BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.
“Saya menilai ini sengaja disetting agar masyarakat terfokus pada isu JKA sehingga tetutup isu lain dari kegagalan Gubernur Mualem dalam memimpin Aceh,” katanya
Rafur meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan saling menyalahkan, khususnya dengan menyerang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Menurutnya, tidak logis jika Sekda mengambil keputusan strategis terkait anggaran tanpa persetujuan pimpinan.
“Tidak mungkin Sekda berani mengotak-atik anggaran tanpa persetujuan atasan. Dalam hal ini tentu saja gubernur. Sekda itu bekerja di bawah pimpinan, jadi jangan sampai masyarakat salah sasaran,” tegasnya.
Rafur menilai narasi yang berkembang saat ini berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar publik tidak mudah diadu domba oleh isu-isu yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Masyarakat jangan mau diadu domba. Jangan hanya menyerang satu pihak tanpa melihat persoalan secara utuh,” katanya.
Rafur juga menegaskan bahwa polemik JKA harus dilihat secara objektif dan transparan. Pemerintah, kata dia, perlu memberikan penjelasan yang jernih agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurut Rafur, jika memang terjadi perubahan atau penyesuaian anggaran, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka, termasuk alasan dan dasar kebijakan yang diambil.
“Kalau ada kebijakan pemotongan atau perubahan anggaran, jelaskan ke publik. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.
