Darwati A. Gani Soroti Pemotongan Dana Desa Saat Bertemu BPKP Aceh

BANDA ACEH — Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A. Gani, melakukan kunjungan silaturahmi ke BPKP Perwakilan Aceh dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Nanang Agus Sutrisno, Kamis (7/5/2026), di Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Darwati menyampaikan keluhan masyarakat dan pemerintah gampong terkait pemotongan anggaran dana desa yang dinilai mulai berdampak terhadap pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat di desa. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa menghadapi tantangan dalam menjalankan berbagai program untuk masyarakat.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pemerintah desa terkait pemotongan anggaran dana desa. Tentu kondisi ini berdampak terhadap pembangunan dan program masyarakat di desa. Karena itu penguatan tata kelola dan pendampingan bagi aparatur desa menjadi penting agar program tetap berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Darwati.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Nanang Agus Sutrisno, mengatakan penguatan sumber daya manusia, tata kelola, dan manajemen risiko menjadi hal penting agar pelaksanaan program di desa dapat berjalan baik serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

“Kalau kami berpikir, penguatan pertama harus di SDM, kemudian tata kelola dan manajemen risikonya. Karena di desa SDM pasti terbatas. Bagaimana kita bisa memampukan mereka supaya program ini sukses dan tidak bermasalah di kemudian hari,” ujar Nanang.

Selain persoalan dana desa, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini mulai dipersiapkan pemerintah di berbagai daerah. Nanang mengatakan tantangan terbesar program koperasi desa bukan hanya pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga kesiapan SDM dan tata kelola koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Yang paling penting pada tata kelola koperasi desanya. Bagaimana setelah diberikan anggaran oleh pemerintah, lalu bagaimana cara memanajemennya supaya berhasil. Itu tantangan terbesar menurut kami,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Darwati juga menyinggung persoalan data desil masyarakat yang dinilai masih belum akurat dan berdampak terhadap layanan kesehatan masyarakat melalui program JKA dan BPJS.

“Masih ada masyarakat yang sebenarnya kurang mampu tetapi justru masuk kategori desil tinggi. Kondisi ini tentu berdampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan JKA dan BPJS,” Ujar Darwati.

Menanggapi hal itu, Nanang mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian melalui proses validasi dan pembersihan data agar bantuan dan layanan kesehatan benar-benar tepat sasaran.

“Ada data ganda, ada peserta yang sudah meninggal tetapi masih dibayarkan preminya. Ada juga kesalahan penempatan desil. Misalnya seseorang pernah kredit motor, langsung dianggap mampu. Padahal belum tentu begitu,” tutup Nanang.