Jantho – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar berhasil memulihkan kerugian negara dari dua perkara tindak pidana korupsi dengan total mencapai Rp933 juta lebih.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar, Filman Ramadhan mengatakan, pemulihan kerugian negara tersebut berasal dari penanganan dua perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Sebanyak Rp933 juta lebih kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi berhasil dipulihkan. Selanjutnya, uang tersebut disetorkan ke rekening negara,” ujar Filman dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan, sebagian pemulihan kerugian negara berasal dari eksekusi perkara tindak pidana korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.
Dari perkara tersebut, aparat penegak hukum menyita uang sebesar Rp386,87 juta saat proses penanganan perkara berlangsung. Dana sitaan itu kemudian dikonversikan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan.
Selain itu, pemulihan kerugian negara juga berasal dari pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi retribusi pasar di Kabupaten Aceh Besar senilai Rp545,18 juta.
“Pembayaran uang pengganti kerugian negara tersebut berdasarkan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan Mahkamah Agung RI,” kata Filman.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Wisnu Murtopo Nur Muhammad menegaskan bahwa paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada optimalisasi pengembalian kerugian negara.
Menurutnya, pemulihan aset negara menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum yang berdampak langsung terhadap keuangan negara.
“Kami menyampaikan kerugian negara yang dipulihkan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara lainnya yang sedang ditangani Kejari Aceh Besar,” ujarnya.
Wisnu menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya kembali menargetkan kontribusi nyata bagi negara melalui penanganan sejumlah perkara dengan potensi pemulihan kerugian negara dalam jumlah signifikan.
“Langkah tegas, profesional, dan transparan Kejaksaan Negeri Aceh Besar ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami akan terus mengejar setiap kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi untuk dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya.
