Banda Aceh – Suasana Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh berlangsung sederhana, namun penuh keakraban di Banda Aceh, Minggu (28/6/2026).
Tidak ada dinamika perebutan kursi ketua maupun tarik-menarik kepentingan seperti lazim terjadi pada satu pemilihan ketua organisasi. Para peserta justru memilih jalan musyawarah.
Hasilnya, wartawan senior Muhammad Saleh, S.E., S.H., M.M. disepakati secara aklamasi sebagai Ketua FPRMI Aceh periode 2026–2029. Kesepakatan itu lahir dari seluruh pimpinan redaksi media yang menjadi peserta Musda II.
Dengan keputusan tersebut, estafet kepemimpinan organisasi resmi beralih dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Muktaruddin Usman, S.E. kepada Muhammad Saleh, yang selama ini dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid dan Media Siber MODUS ACEH.
“Dengan berakhirnya Musda ini, berarti kepemimpinan FPRMI Aceh berganti,” ujar Muktaruddin saat menutup jalannya sidang Musda.
Namun bagi Muktaruddin, pergantian ketua bukanlah tujuan utama Musda. Menurutnya, forum tertinggi organisasi ini, merupakan momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan FPRMI sejak didirikan, sekaligus menyusun arah baru menghadapi perubahan lanskap industri media yang bergerak semakin cepat.
Ia mengingatkan kembali sejarah lahirnya organisasi tersebut. FPRMI Aceh berdiri pada 8 Oktober 2023, ketika sejumlah pemimpin redaksi media dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh berkumpul dalam sebuah forum yang difasilitasi Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh di Banda Aceh. Pertemuan itu kemudian menjadi tonggak terbentuknya wadah bersama bagi para pemimpin redaksi media multimedia di Aceh.
Dalam waktu relatif singkat, FPRMI menjadi ruang komunikasi antarpimpinan media untuk membahas berbagai persoalan pers, mulai dari profesionalisme, tantangan bisnis media digital, hingga penguatan kualitas jurnalistik di daerah.
Karena itu, menurut Muktaruddin, kepengurusan baru memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Organisasi membutuhkan figur yang mampu mengonsolidasikan para anggota sekaligus menghadirkan gagasan yang relevan dengan tantangan dunia pers saat ini.
“Saya kira semua orang tahu sosok Kanda Muhammad Saleh. Rekam jejaknya panjang, mulai sejak menjadi aktivis mahasiswa, kemudian berkarier sebagai jurnalis di berbagai media lokal di Aceh hingga media nasional di Jakarta. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk membawa organisasi ini semakin maju,” katanya.
Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjadikan FPRMI Aceh sebagai organisasi, yang tidak sekadar menjadi tempat berhimpun para pemimpin redaksi, tetapi juga melahirkan pemikiran strategis bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, FPRMI harus tumbuh menjadi organisasi yang profesional, independen, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta tetap teguh menjaga nilai-nilai jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan kepentingan publik.
Bagi Muhammad Saleh, amanah yang diberikan para peserta Musda merupakan tanggung jawab besar. Ia menyadari organisasi yang berhimpun para pemimpin redaksi ini, membutuhkan pola kerja yang berbeda dibanding organisasi profesi lainnya.
Karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan adalah segera menyusun struktur kepengurusan agar organisasi dapat langsung bekerja.
“Secepatnya kami akan menyusun kepengurusan bersama teman-teman. Setelah itu kami akan menyusun berbagai program kerja yang sesuai dengan karakter organisasi ini,” ujarnya.
Menurut Saleh, FPRMI bukan sekadar organisasi yang mengurus kepentingan internal media. Sebagai forum yang beranggotakan para pemimpin redaksi, organisasi ini memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan Aceh.
Karena itu, sejumlah program yang akan disusun nantinya diarahkan pada penguatan kapasitas pimpinan media, penyelenggaraan forum diskusi, kajian kebijakan publik, hingga penyampaian rekomendasi strategis kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.
“Karena ini organisasi pimpinan redaksi, tentu program kerjanya akan kita sesuaikan dengan tingkatan tersebut. Salah satunya melalui berbagai kajian strategis yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.
Terpilihnya Muhammad Saleh secara aklamasi juga menjadi sinyal kuat bahwa para anggota menginginkan kepemimpinan yang mampu memperkuat soliditas organisasi, di tengah perubahan besar industri media.
Di era disrupsi digital, media massa menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan dengan media sosial, derasnya arus informasi yang belum terverifikasi, tekanan ekonomi terhadap perusahaan pers, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), menuntut para pemimpin redaksi terus beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik.
Dalam konteks itulah, FPRMI Aceh diharapkan tidak hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan pusat gagasan, forum pertukaran pengalaman, sekaligus mitra strategis berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem pers yang sehat di Aceh.
Musda II menjadi penanda berakhirnya satu fase perjalanan organisasi. Kini, di bawah kepemimpinan Muhammad Saleh, harapan bertumpu pada lahirnya berbagai terobosan yang mampu memperkuat profesionalisme media, menjaga independensi pers, sekaligus memastikan fungsi kontrol sosial media tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.
