SIGLI — Persoalan pengangguran dan kemiskinan menjadi titik panas dalam pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2027. Di tengah angka pengangguran yang disebut mencapai 16,46 persen, pemerintah daerah justru menawarkan pembentukan 25 kelompok petani dan nelayan sebagai salah satu jawaban.
Jawaban itu dinilai Anggota DPRK Pidie dari Partai Demokrat, Alkautsar, tidak sebanding dengan besarnya persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Alkautsar dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 di Ruang Paripurna DPRK Pidie, Rabu 26 Agustus 2026.
Ia secara terbuka mempertanyakan apa strategi konkret pemerintah untuk menekan kemiskinan sekaligus membuka lapangan kerja baru pada 2027.
“Apa rencana pemerintah terkait pengentasan kemiskinan dan besarnya pengangguran di Kabupaten Pidie dalam tahun anggaran 2027 nanti?” tanya Alkautsar.
Pertanyaan itu dijawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Bappeda Pidie dengan program pembinaan dan rumah dhuafa. Pemerintah juga menyebut akan membentuk 25 kelompok baru dari sektor petani dan nelayan.
Bagi Alkautsar, jawaban tersebut justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: besarnya masalah belum diikuti keberanian membuat kebijakan yang sebanding.
“16,46 persen akan dicacah dalam 25 kelompok, ini mustahil dapat dilakukan dengan baik dalam anggaran 2027,” tegasnya.
Ia menilai kemiskinan dan pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya dengan program pembinaan atau membentuk kelompok baru. Maka yang sangat dibutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh sektor yang menghasilkan pendapatan masyarakat.
“Persoalan kemiskinan dan lapangan kerja butuh gagasan pembangunan serta akselerasi yang tepat. Jangan terpaku pada kebiasaan lama dan alasan klasik terbatasnya anggaran,” katanya.
Alkautsar bahkan menyinggung besarnya belanja aparatur sebagai salah satu ruang fiskal yang menurutnya layak dikaji kembali.
“Jika memang alasan anggaran terbatas, saya akan sampaikan kepada Bupati untuk kita carikan solusinya. Misal opsi pemotongan anggaran TPP yang hampir mencapai Rp40 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa meminta masyarakat bersabar menghadapi kemiskinan dan pengangguran, sementara kebijakan anggaran justru belum memperlihatkan keberpihakan yang kuat terhadap penciptaan lapangan kerja.
Di sinilah kritik Alkautsar menjadi lebih tajam: masalahnya bukan semata-mata ada atau tidak ada anggaran, tetapi ke mana anggaran diarahkan dan seberapa berani pemerintah mengubah pola belanja.
Ia juga melihat adanya ketidaksinkronan antara visi Bupati Pidie dengan rancangan kebijakan anggaran yang disusun TAPD.
Dalam pidato pembukaan sidang sehari sebelumnya, Bupati Pidie dinilai menyampaikan berbagai harapan besar mengenai pembangunan daerah. Namun, ketika visi tersebut diterjemahkan dalam KUA-PPAS 2027, Alkautsar menilai belum terlihat program yang benar-benar agresif untuk menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan.
“Artinya TAPD belum mampu menerjemahkan dengan baik maksud dan harapan Bupati Pidie,” tutupnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 pun kini bukan hanya soal berapa besar anggaran yang tersedia. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah APBK Pidie 2027 akan menjadi instrumen untuk menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, atau kembali menjadi rutinitas anggaran dengan program lama yang dikemas dalam nama baru.[Mul]
