Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam. Hingga 25 Agustus 2026, realisasi anggaran program pemulihan sawah telah mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp272,3 miliar dari total anggaran sekitar Rp515 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan percepatan pekerjaan terus dilakukan untuk memastikan lahan terdampak dapat kembali produktif.
“Kita terus memacu pekerjaan di lapangan. Alhamdulillah, hingga 25 Agustus, serapan anggaran sudah mencapai 52,9 persen. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan pemulihan sawah terus berjalan dan kita sudah berada di tengah perjalanan untuk menyelesaikan target tahun ini,” kata Azanuddin kepada media di Banda Aceh, Jumat (28/8/2026).
Pada 2026, Pemerintah Aceh menargetkan penanganan sekitar 40.852 hektare lahan sawah kategori rusak ringan dan rusak sedang. Pemerintah optimistis semakin banyak lahan terdampak yang dapat kembali ditanami pada musim tanam Oktober mendatang.
“Insya Allah, pada musim tanam Oktober nanti akan semakin banyak sawah yang bisa ditanami. Sebagian lahan yang telah ditanami sebelumnya juga kita harapkan sudah mulai memasuki masa panen,” ujarnya.
Pemulihan sawah tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup optimalisasi 23.818 hektare sawah rusak ringan dan rehabilitasi 4.393 hektare sawah rusak sedang.
Sementara tahap kedua meliputi 3.253 hektare sawah rusak ringan dan 9.388 hektare sawah rusak sedang. Pelaksanaan tahap kedua saat ini masih dalam proses penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (DRT).
Jika digabungkan, konstruksi tahap pertama dan tahap kedua telah mencapai sekitar 63 persen serapan anggaran, dengan progres fisik penanganan lahan sekitar 10.333 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota.
Selain pemulihan lahan, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. Progres irigasi perpompaan mencapai 68 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen, dan jalan usaha tani 54 persen.
Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota mempercepat pekerjaan sekaligus memperkuat pendampingan kepada kelompok tani agar lahan terdampak dapat segera kembali produktif.
“Kita minta semua pihak terus memacu pekerjaan. Dinas kabupaten/kota harus terus mendampingi kelompok tani, dan koordinasi dengan pihak pelaksana di lapangan harus diperkuat agar setiap kendala dapat segera diselesaikan,” katanya.
Di tengah percepatan pemulihan, Pemerintah Aceh masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca panas dan musim kemarau menyebabkan sejumlah kawasan persawahan mengalami keterbatasan air. Kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier akibat bencana.
“Kendala terbesar kita saat ini adalah persoalan air. Kondisi panas dan kemarau menyebabkan banyak sawah kekurangan air. Di sisi lain, sejumlah jaringan irigasi juga mengalami kerusakan sehingga air yang tersedia belum tentu dapat masuk ke lahan pertanian,” ujar Azanuddin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, penyediaan air melalui irigasi perpompaan dan perpipaan telah dilakukan di sejumlah wilayah. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar dapat menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga melakukan identifikasi ulang terhadap sekitar 16.283 hektare sawah yang sebelumnya tercatat mengalami kerusakan berat. Pendataan ulang diperlukan karena tingkat kerusakan sebagian lahan berpotensi berubah setelah dilakukan penanganan.
“Kita sudah dua kali menyurati dinas kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi kembali. Ada kemungkinan sebagian lahan yang sebelumnya rusak berat sekarang sudah turun status menjadi rusak sedang, bahkan sebagian kecil sudah direhabilitasi,” katanya.
Data terbaru tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan anggaran untuk penanganan sawah rusak berat.
Untuk mempercepat penanganan, Azanuddin menawarkan empat strategi, yakni memanfaatkan material lumpur yang menimbun sawah untuk berbagai kebutuhan proyek, memanfaatkan sementara lahan terdampak untuk tanaman seperti bawang merah, cabai, jagung, ubi kayu, dan sayuran, mengkaji pemanfaatan material endapan sebagai bahan baku bata ringan maupun bata merah, serta melakukan rehabilitasi menyeluruh untuk mengembalikan fungsi sawah seperti sebelum bencana.
“Kita melihat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada lokasi yang didominasi pasir, ada tanah liat, dan ada pula material berbatu. Karena itu, kita membutuhkan kajian cepat untuk mengetahui kondisi setiap lokasi dan menghitung kebutuhan biaya per hektare,” jelasnya.
Azanuddin mengusulkan agar hingga akhir 2026 kajian cepat terhadap sawah rusak berat dapat diselesaikan. Tahapan berikutnya meliputi penyusunan Survey, Investigation and Design (SID), inventarisasi dan pemetaan batas lahan, serta pekerjaan fisik yang dapat dilanjutkan pada 2027.
Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga dinilai penting untuk memetakan kembali batas lahan masyarakat yang hilang akibat tertimbun lumpur.
“Ini sangat penting karena pada sejumlah lokasi, pematang dan batas-batas tanah sudah tidak terlihat lagi. Kita harus memetakan kembali batas lahan untuk menghindari potensi persoalan atau konflik di kemudian hari,” pungkas Azanuddin.
