BLANGPIDIE — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S.Sos M.S.P., mengambil langkah tegas untuk memperkuat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
Seluruh kepala perangkat daerah diperintahkan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas pegawai.
Ketegasan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Barat Daya Nomor 100.3.4.2/553 tentang Penegakan Kedisiplinan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin bagi ASN, yang ditetapkan di Blangpidie pada 6 Oktober 2026.
Instruksi itu diterbitkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.
Dalam instruksi tersebut, Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan ASN mematuhi ketentuan jam kerja dan mengisi daftar kehadiran secara tertib melalui sistem presensi yang berlaku, baik daring, elektronik, maupun manual.
Tidak hanya soal kehadiran, kedisiplinan juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan. Setiap ASN diwajibkan bekerja secara jujur, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
ASN juga dilarang meninggalkan tempat tugas selama jam kerja tanpa izin tertulis dari atasan langsung.
Bupati menegaskan, keterlambatan masuk kerja maupun pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah akan dihitung secara akumulatif. Pelanggaran tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Instruksi tersebut tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada masing-masing pegawai, tetapi juga menempatkan pimpinan perangkat daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Setiap atasan langsung diwajibkan memantau kedisiplinan bawahannya secara rutin. Pimpinan yang membiarkan atau tidak menindaklanjuti pelanggaran disiplin pegawainya juga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memastikan kebijakan berjalan, Bupati menginstruksikan penerapan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pelanggaran ketentuan masuk kerja dan jam kerja dibagi menjadi tiga kategori:
1. Hukuman Disiplin Ringan. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 1 hingga 10 hari kerja secara akumulatif dalam satu tahun dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang. Pelanggaran selama 11 hingga 20 hari kerja. Sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen dengan masa pemotongan antara 6 hingga 12 bulan, bergantung pada jumlah hari pelanggaran.
3. Hukuman Disiplin Berat. Pelanggaran selama 21 hari kerja atau lebih secara akumulatif dalam satu tahun. Sanksinya meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.
Bahkan, pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja secara terus-menerus juga dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana tercantum dalam instruksi tersebut.
Khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu, pelanggaran disiplin berat dapat berakibat pada pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mengatur sanksi, Bupati juga mewajibkan seluruh perangkat daerah menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran dan penjatuhan hukuman disiplin setiap bulan.
Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Abdya.
Selanjutnya, Kepala BKPSDM bersama Inspektur ditugaskan melakukan pemantauan, evaluasi, serta audit kepatuhan terhadap pelaksanaan instruksi secara berkala.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penegakan disiplin berjalan konsisten di seluruh perangkat daerah, tanpa mengabaikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Melalui instruksi ini, Pemkab Abdya menegaskan bahwa kedisiplinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab dan integritas setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Pada akhirnya, peningkatan disiplin ASN diharapkan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Sebab, kehadiran aparatur yang tepat waktu, bertanggung jawab, dan profesional merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
