MEUREUDU – Sepuluh Penyedia Tercatat Berulang Kali Mendapat Pekerjaan, Inspektorat dan APH Didesak Periksa Dugaan Pemecahan Paket hingga Konsentrasi Proyek
Transparansi Tender Indonesia (TTI) membongkar sejumlah indikator risiko (red flag) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026. Dari 391 transaksi senilai Rp83,94 miliar, sebanyak 276 transaksi atau 70,59 persen menggunakan metode Pengadaan Langsung (PL) dengan nilai mencapai Rp40,97 miliar.
Hal itu dikatakan Koordinator TTI, Nasruddin Bahar kepada Atjehwatch.com Jum’at 13 November 2026.
TTI menilai dominasi PL tersebut perlu ditelusuri serius. Pasalnya, penggunaan metode pengadaan harus sesuai ketentuan, bukan menjadi celah untuk menghindari persaingan sehat.
“Publik berhak mempertanyakan bagaimana paket direncanakan, ditetapkan, dan diberikan kepada penyedia. Jangan sampai Pengadaan Langsung disalahgunakan untuk menghindari mekanisme persaingan,” tegas Nasruddin.
Sorotan TTI semakin menguat setelah menemukan sepuluh penyedia dengan frekuensi pekerjaan tertinggi. CV Jasa Indokreasi dan CV Gunong Halimon Meugah masing-masing tercatat 13 transaksi. CV Dua Mitra Perkasa, CV Bangka Raya, dan Hexpharm Jaya Laboratories masing-masing 12 transaksi.
Disusul Petrodollar 11 transaksi, serta CV Rosario Sejahtera, CV Faris Audah, CV Babah Lueng Pratama, dan Endo Indonesia masing-masing 10 transaksi.
TTI meminta pola pekerjaan berulang tersebut diperiksa, termasuk kemungkinan afiliasi perusahaan, kapasitas penyedia, tenaga kerja, peralatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
Tak kalah menjadi perhatian, terdapat 151 transaksi pekerjaan konstruksi melalui PL. Sebanyak 26 paket bernilai Rp250 juta hingga Rp400 juta, termasuk 13 paket dengan nilai minimal Rp350 juta.
Enam paket yang diminta TTI untuk diklarifikasi yakni pembangunan Jembatan Alue Keumiki Ulim Rp399,05 juta, PSU Hunian Sementara Gedung MTQ Rp398,08 juta, pematangan lahan Sekolah Rakyat Gampong Baro Rp394,68 juta, SPAM Panteraja Rp389,70 juta, Masjid At Taqwa Rp388,79 juta, dan Dapur Babul Ilmi Rp387,81 juta.
TTI mendesak Pemkab Pidie Jaya membuka dasar hukum penggunaan PL untuk paket-paket tersebut, termasuk klasifikasi pekerjaan, sumber anggaran, serta prosedur pemilihan penyedia.
Dari sisi organisasi perangkat daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan mencatat transaksi PL terbesar dengan 96 transaksi senilai Rp13,88 miliar. Disusul Dinas Pekerjaan Umum Rp10,17 miliar, Dinas Syariat Islam Rp5,14 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp4,82 miliar, serta Dinas Pertanian dan Pangan Rp1,78 miliar.
Atas temuan tersebut, TTI mendesak Inspektorat, APIP, dan aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan menyeluruh. Fokusnya mencakup dugaan pemecahan paket, konsentrasi pekerjaan pada penyedia tertentu, kemungkinan afiliasi perusahaan, pemeriksaan HPS dan kontrak, hingga verifikasi fisik proyek.
“Jangan menunggu kerugian negara baru bergerak. Data pengadaan seharusnya menjadi instrumen mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegas Nasruddin.
TTI juga meminta Bupati Pidie Jaya memastikan seluruh OPD terbuka dan kooperatif dalam proses pemeriksaan. Masyarakat, kata Nasruddin, berhak mengetahui siapa pelaksana proyek, berapa nilai anggarannya, bagaimana proses pemilihannya, dan apakah hasil pekerjaan sesuai dengan uang yang dibelanjakan.
TTI menegaskan, red flag tersebut merupakan indikator risiko berdasarkan analisis awal dashboard, bukan bukti tindak pidana korupsi. Pemkab Pidie Jaya, OPD, dan penyedia yang disebutkan tetap memiliki hak menyampaikan klarifikasi.
“Pengadaan yang benar harus bisa dibuktikan melalui dokumen dan hasil pekerjaan, bukan sekadar pernyataan bahwa semuanya sudah sesuai prosedur,” pungkas Nasruddin.[Mul]
