BANDA ACEH – Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh, Dr. Usman Lamreung, meminta Pemerintah Aceh memperkuat komunikasi politik dengan pemerintah pusat untuk memastikan komitmen alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 2,5 persen tetap dipertahankan dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurut Usman, komitmen alokasi Dana Otsus 2,5 persen sebelumnya telah disampaikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat melakukan kunjungan ke Aceh bersama rombongan. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam draf rancangan revisi UUPA.
Karena itu, ia menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dikawal dan tidak boleh berubah dalam proses pembahasan selanjutnya.
“Saat ini revisi UUPA sedang menunggu tahapan pembahasan lanjutan melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),” ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam.
Namun, Usman menyoroti berkembangnya informasi mengenai pembahasan di tingkat kementerian yang mengarah pada perpanjangan Dana Otsus sebesar 1,5 persen dengan masa berlaku 20 tahun.
Jika informasi tersebut benar, menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian serius karena terdapat perbedaan dengan komitmen 2,5 persen yang sebelumnya telah disampaikan Baleg DPR RI.
“Pemerintah pusat harus memberikan kejelasan agar tidak muncul ketidakpastian terhadap masa depan Dana Otsus Aceh,” tegasnya.
Usman menilai persoalan Dana Otsus tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi teknis antarkementerian. Pemerintah Aceh membutuhkan penguatan komunikasi politik pada tingkat pengambil keputusan tertinggi agar memiliki posisi tawar yang kuat dalam pembahasan revisi UUPA.
Menurutnya, kepentingan fiskal Aceh harus benar-benar menjadi bagian penting dalam revisi regulasi tersebut, mengingat Dana Otsus memiliki peran strategis terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Dana Otsus bukan hadiah atau belas kasihan pemerintah pusat, melainkan bagian dari kekhususan Aceh yang lahir dari proses panjang perdamaian dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Karena itu, pemerintah pusat seyogianya konsisten terhadap komitmen yang telah disampaikan. Aceh tidak sedang meminta sesuatu yang baru, tetapi memperjuangkan kepastian atas komitmen yang sudah dibangun,” ucapnya.
Usman juga mengingatkan agar revisi UUPA tidak justru menjadi momentum berkurangnya hak fiskal Aceh. Sebaliknya, perubahan regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian keberlanjutan Dana Otsus sebagai instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.”.[]








