MEUREUDU – Menuntut kejelasan dan kesetaraan pembayaran upah dan Janji pembayaran Rp500 ribu per bulan yang disebut pernah disampaikan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, kini dipersoalkan. Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) paruh waktu turun ke jalan dan menggeruduk Kantor Bupati serta DPRK Pidie Jaya, Kamis (19/11/2026)
Mereka memprotes nominal pembayaran yang disebut hanya Rp200 ribu per bulan, jauh dari angka Rp500 ribu yang sebelumnya dijanjikan. Bahkan, menurut pengakuan peserta aksi, selama delapan bulan terakhir persoalan tersebut belum mendapatkan kepastian yang mereka harapkan.
Koordinator aksi Nakes, Fakrurrazi, kepada Atjehwatch.com mengatakan tuntutan utama mereka adalah realisasi pembayaran sesuai janji serta perlakuan yang setara dengan tenaga paruh waktu di instansi pemerintahan lainnya.
“Kami berharap kesetaraan disamakan dengan dinas-dinas lain mendapatkan Rp500 ribu per bulan, bukan Rp200 ribu. Padahal perjanjian sebelumnya Rp500 ribu oleh Bupati Sibral Malasyi. Tapi kok ini sudah delapan bulan hanya Rp200 ribu per bulan yang ingin dibayar. Kami menuntut keadilan,” ungkap salah seorang peserta aksi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pantauan Atjehwatch.com, ratusan tenaga kesehatan memadati halaman Kantor Bupati Pidie Jaya sejak sekitar pukul 12.00 hingga 14.00 WIB. Namun, massa mengaku belum memperoleh respons yang memuaskan atas tuntutan mereka.
Situasi semakin memanas setelah seorang peserta aksi mengaku mendapat perlakuan verbal yang dianggap tidak pantas. Peserta tersebut menyebut adanya komunikasi melalui telepon yang melibatkan istri Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan, yang menurut pengakuannya meminta massa membubarkan diri.
Tudingan tersebut perlu mendapat klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik baru di tengah tuntutan para tenaga kesehatan.
Tak berhenti di Kantor Bupati, massa kemudian bergerak ke gedung DPRK Pidie Jaya. Hingga berita ini diturunkan, ratusan tenaga kesehatan masih bertahan di depan gedung wakil rakyat.
Sebanyak 10 perwakilan Nakes telah diterima untuk berdiskusi dengan Ketua DPRK bersama sejumlah anggota dewan guna menyampaikan langsung tuntutan dan mempertanyakan kepastian nasib mereka.
Aksi ini menyisakan pertanyaan serius bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya: mengapa nominal yang dipersoalkan tenaga kesehatan belum memperoleh kejelasan, sementara mereka menuntut realisasi dari janji yang disebut pernah disampaikan kepala daerah?
Bagi para Nakes, persoalan ini bukan semata-mata soal selisih Rp300 ribu. Mereka menuntut kepastian, kesetaraan, dan penghargaan atas pekerjaan yang selama ini mereka jalankan.
Kini, bola berada di tangan pemerintah Daerah. Janji yang dipersoalkan ratusan tenaga kesehatan itu membutuhkan jawaban terbuka, bukan sekadar pembiaran.[Mul]








