MEUREUDU – Perjuangan ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menuntut kejelasan gaji mulai mendapat respons dari DPRK Pidie Jaya.
Ketua Komisi I DPRK Pidie Jaya, Saifullah, SH, menegaskan pihaknya menerima dan menyambut baik aspirasi para Nakes. Persoalan pembayaran gaji tersebut akan dibawa ke pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya guna mencari solusi.
Hal itu disampaikan Saifullah saat menerima dan berdiskusi dengan 10 perwakilan Nakes di Ruang Fraksi Partai Aceh, Gedung DPRK Pidie Jaya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Saifullah, langkah para Nakes menyampaikan aspirasi secara langsung merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kejelasan nasib mereka sebagai tenaga PPPK Paruh Waktu.
DPRK, kata dia, akan menampung tuntutan tersebut dan mendorong pembahasan bersama pemerintah daerah agar persoalan nominal pembayaran gaji tidak berlarut-larut.
Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPRK Pidie Jaya A. Kadir Jailani, Ketua Fraksi FKPD Teuku Guntara, SH, Ketua Fraksi Narasa Muslim Adam, S.Sos., Wakil Ketua Komisi II Abdul Muthaleb, SE, Wakil Ketua Komisi III Edi Sahputra, SP, serta sejumlah anggota komisi lainnya.
Persoalan gaji menjadi sorotan karena para Nakes mempersoalkan perbedaan antara nominal Rp500 ribu per bulan yang sebelumnya disebut dijanjikan dengan pembayaran Rp200 ribu yang kini menjadi keluhan.
Saifullah menegaskan, aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan agar ditemukan jalan keluar yang dapat memberikan kepastian bagi para tenaga kesehatan paruh waktu.
Kini, para Nakes menunggu langkah nyata DPRK dan Pemkab Pidie Jaya. Sebab, bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut kepastian penghasilan dan penghargaan atas pengabdian dalam pelayanan kesehatan masyarakat.[Mul]









