JAKARTA – Setiap tahun Pemerintah Aceh menggelontorkan puluhan hingga ratusan miliar APBA untuk menunjang peningkatan sumberdaya manusia putra-putri Aceh, baik yang sedang menempuh pendidikan di dalam daerah, luar daerah maupun mancanegara. Tentunya untuk menuju “Aceh Carong” seperti yang dicita-citakan dalam salah satu Program Aceh Hebat.
“Apalagi Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus yang ditopang oleh triliunan Dana Otonomi Khusus (DOKA) yang peruntukannya salah satu untuk mendanai pendidikan Aceh sesuai perintah Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” kata Susilawati, S.E, mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta.
Dalam tiga tahun terakhir misalnya, kata dia, berdasarkan data yang tercantum di situs e-rencana Pemerintah Aceh ataupun di situs SIRUP.LKPP, dalam APBA 2018 pos anggaran untuk Beasiswa Masyarakat Aceh jumlahnya sekitar 125 miliar. Kemudian 2019 jumlahnya sekitar 71,9 miliar serta di tahun 2020 ini sekitar 66,4 miliar yang dikelola oleh SKPA BPSDM Aceh.
“Sebagai salah satu mahasiswi asal Aceh yang sedang menempuh pendidikan pasca-sarjana di Universitas Paramadina Jakarta, saya mempertanyakan transparansi pengelolaan serta siapa saja para penerima seluruh Beasiswa Aceh yang jumlahnya ratusan miliar tersebut.”
“Pemerintah Aceh wajib mempublikasikan seluruh nama-nama penerima Beasiswa Pemerintah Aceh sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran rakyat tersebut kepada masyarakat. Jangan sampai yang menikmati beasiswa tersebut hanya kalangan anak pejabat atau segelintir kerabat di kalangan birokrasi,” ujarnya.
Menjelang momentum peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) pada 2 September, Plt Gubernur Aceh juga harus memerintahkan BPSDM Aceh untuk mempublikasi seluruh penerima beasiswa Pemerintah Aceh agar rasa keadilan terhadap seluruh putra-putri Aceh dapat terwujud dan mendapat perlakuan yang sama dalam mengakses Beasiswa dari APBA tersebut, serta untuk mencegah tidak terjadinya praktek KKN dalam proses penyaluran Beasiswa Aceh, tutur Susi yang juga merupakan pengurus PB HMI asal Aceh.
Aktifis perempuan tersebut juga menyarankan kepada pihak BPSDM Aceh untuk membuat dan mempublikasi database seluruh penerima Beasiswa Aceh dari tahun ke tahun. Database tersebut nantinya dapat menjadi tolak ukur dalam melihat progres perkembangan pendidikan putra-putri Aceh serta melihat apa saja kontribusi mereka bagi pembangunan Aceh selepas selesai menempuh studi bagi kemajuan Aceh. []
