BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mendorong Sekda kabupaten/kota di Aceh untuk menyempurnakan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2020 pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
MCP atau Monitoring Center for Prevention (MCP), merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. Dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya, tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor), yang digelar daring antara Sekda Aceh dan Sekda kabupaten/kota pada Selasa, (16/3/2021), Sekda Aceh menyebutkan, sebagian besar realisasi capaian MCP kabupaten/kota di Aceh masih di bawah 75 persen dari skala 0-100 persen.
“Baru Pemerintah Provinsi, Pemko Banda Aceh, dan Pemkab Aceh Tenggara yang capaian MCP nya sudah hijau atau mencapai 75 persen lebih,”kata Taqwallah.
Sekda mengungkapkan, ada 8 area intervensi MCP yang ditetapkan oleh KPK, untuk meminimalisir risiko terjadinya korupsi, yaitu, manajemen APIP (aparat pengawas internal pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
Taqwallah menjelaskan, capaian indikator atas delapan area Intervensi itu secara rata rata di kabupaten/kota di Aceh belum terlalu memuaskan. Ia berharap, laporan dan data terkait delapan area intervensi tersebut yang diupload pada Sistem informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan milik KPK dapat terus dimaksimalkan. Sehingga capaian MCP kabupaten/kota di Aceh dapat berada pada posisi yang memuaskan.
Dalam rapat tersebut, Sekda Taqwallah juga membahas progres Vaksinasi Covid-19. Ia berharap Sekda kabupaten/kota dapat berperan aktif menyukseskan program tersebut. Kini setelah vaksinasi Nakes hampir rampung, ia mengajak Pemkab untuk menyukseskan vaksinasi bagi petugas pelayanan publik.
Selain MCP dan vaksinasi, rapat tersebut juga membahas persoalan Kepengurusan Korpri kabupaten/kota, dan Musrenbang tahun 2021.
Selain itu juga dibahas tentang progres pencairan dana desa tahap 1, kemudian rencana agenda Safari Ramadhan 2021 serta Program BEREH sebagai pedoman dari Pergub Nomor 87 Tahun 2019.[]
