Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berkonsultasi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai nasib 75 pegawainya yang tak lulus tes kebangsaan.
Menurut Didik mungkin saja KPK masih membutuhkan jasa para pegawai yang tak lulus ujian. Dia juga menyebut kemungkinan para pegawai yang tak lulus masih berniat mengabdi di KPK.
“Ada baiknya dikoordinasikan dengan Presiden dan/atau kementerian terkait untuk mencari jalan keluarnya,” kata Didik lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).
Oleh karena itu, Didik berpendapat pemerintah bisa membuat diskresi dalam kasus ini. Menurutnya, pemerintah bisa meloloskan 75 pegawai KPK meski tak lulus tes wawasan kebangsaan.
Politikus Demokrat itu menyebut kebijakan serupa pernah dibuat pemerintah terhadap guru honorer. Pemerintah membuka jalan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru-guru yang gagal ikut tes CPNS.
“Mungkin ada kebijakan dan jalan keluar yang lain yang lebih baik, harusnya segera dipikirkan untuk memastikan support terhadap pemberantasan korupsi di KPK tetap optimal dan maksimal,” ucap dia yang terpilih ke DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) tersebut.
Sebelumnya, 1.351 orang pegawai KPK mengikuti tes wawasan kebangsaan. Tes itu digelar menyusul ketentuan peralihan kepegawaian ke ASN yang diatur revisi UU KPK.
Dalam tes tersebut, 1.274 orang pegawai dinyatakan lulus. Ada 75 orang yang dinyatakan tidak lulus. Dari informasi sumber internal, beberapa orang yang tak lulus adalah penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.
