BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan dana refocusing Covid-19 dalam APBA 2020 ternyata tidak menyentuh subtansi dari penanganan Covid-19 di Aceh. Dimana, refocusing APBA 2020 sendiri tidak melibatkan DPR Aceh.
Hal ini disampaikan Al-Farlaky kepada wartawan atjehwatch.com, Selasa 27 Juli 2021.
“Sejak beberapa pekan terakhir, kami melakukan pembahasan pertanggungjawaban APBA 2020, dimana di dalamnya juga termaktub dana refocusing Covid-19 yang prosesnya waktu itu tidak melibatkan DPRA,” kata Iskandar.
“Setelah dibedah, ternyata banyak sekali item peruntukannya tidak menyentuh subtansi dari penanganan Covid-19 yang meliputi dampak sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan safety net, bahkan boleh dikatakan melebar ke subtansi lain, seperti rutin dinas,” ujar politisi muda Partai Aceh ini lagi.
Parahnya, kata Al-Farlaky, penggunaan dana Otsus yang selama ini membatasi pagu setiap usulan masyarakat melalui perwakilannya di DPRA harus di atas 500 juta, kecuali untuk program kegiatan tertentu mempedomani Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 12a Huruf 4 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
“Sementara telisik demi telisik, SKPA di jajaran Pemerintah Aceh sendiri banyak kita temukan item kegiatan di bawah standar yang ditetapkan dalam Qanun Otsus. Temuan ini sendiri menjadi debat sehingga pihak Pemerintah Aceh memberi argumen pembenar lain.
Meski begitu, kami yang tergabung dalam Banggar DPRA akan menyampaikan berbagai persoalan ini dalam rekomendasi dan pandangan pada sidang paripurna nantinya,” ujar Iskandar Usman lagi.
