Meulaboh – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mensosialisasikan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021.
Sosialisasi tersebut berlangsung di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Kamis 23 September 2021.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Iswandi SPdI mengatakan, sosialisasi teknis tersebut sebagai upaya validasi kelengkapan data madrasah yang akan mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021 yang akan berlangsung hingga 9 Oktober 2021 mendatang.
Iswandi menyebutkan, untuk tahap pertama, madrasah yang akan mengikuti Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021 sebanyak 20 madrasah ibtidaiyah (MI) Kabupaten Aceh Barat, jumlah tersebut dipilih secara random di seluruh Indonesia. Sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2022.
Sedangkan untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) nantinya akan diikuti oleh seluruh siswa madrasah di Kabupaten Aceh Barat secara nasional, mulai dari jenjang madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA).
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H Khairul Azhar SAg MSi mengatakan, madrasah di Kabupaten Aceh Barat harus disiplin dalam melaksanakan tugas, baik disiplin dalam menjalankan proses belajar mengajar, maupun disiplin administrasi.
Khairul menyampaikan, saat ini pengawas madrasah tidak lagi melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas, sebab hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kepala madrasah. Sesuai aturan, ada tiga fungsi kepala madrasah, yaitu tugas manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Oleh karenanya, kepala madrasah harus dapat mengatur kedisiplinan madrasah, serta melakukan supervisi setiap kegiatan yang dilakukan oleh madrasah.
Selain itu Khairul juga menyampaikan, saat ini pemerintah juga telah melakukan perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan berat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Adapun jenis hukuman sedang yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 diantaranya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.
Sedangkan untuk jenis hukuman disiplin berat terdiri dari, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.[]
