Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewanti-wanti pejabat daerah untuk tak lalai melaksanakan pembangunan porsinya demi memenuhi target Rancangan Kerja Pemerintah (RKP).
Menurut dia, dari evaluasi RKP 2019-hari ini ditemukan banyak pembangunan prioritas yang terbengkalai. Soalnya, infrastruktur penunjang yang berasal dari APBD alias tanggung jawab pemda tidak terealisasi karena tak dianggarkan kepala daerah.
Ia mencontohkan pembangunan pelabuhan di daerah yang tak difasilitasi jalan raya karena pemda tak menganggarkan alokasi pembangunan.
“Jangan seperti kejadian-kejadian dibangunkan pelabuhan. Jalan ke pelabuhan adalah tugas APBD kabupaten tapi kabupaten bilang tidak ada duitnya, minta ke provinsi dan provinsi tidak alokasikan,” imbuhnya pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) 2022, Senin (21/2).
Suharso melanjutkan bahwa terbengkalainya pembangunan infrastruktur penunjang di daerah membuat pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN menjadi tak efektif.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pejabat daerah tak mengulang hal serupa. Terlebih, hanya tersisa 2 tahun lagi untuk mencapai target RKP 2020-2024.
“Mudah-mudahan benar-benar bisa kita lakukan karena sisa 2 tahun, jadi kalau ada major project daerah juga siap, yang jadi lokasi prioritas benar-benar dikejar,” pungkasnya.
