BANDA ACEH – Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh Arif Fadillah mengatakan, kondisi Aceh yang saat ini dihadapkan pada dilema, disatu sisi kondisi rakyat Aceh yang belum membaik dari sisi ekonomi, sosial dan kesejahteraan, sementara disisi lain dukungan UUPA yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh belum tercapai seperti apa yang diharapkan.
“Tentu ini perlu menjadi perhatian prioritas begi segenap pemangku kepentingan di Aceh,” kata Arif Fadillah pada media di Banda Aceh, Senin (21/2/2022).
Menurutnya, sebagai provinsi penerima bantuan dana Otsus yang dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan Aceh yang disebabkan oleh konflik dan bencana, ternyata belum juga mampu mengangkat ketertinggalan Aceh dengan Provinsi lainnya. Hal ini ditandai dengan masuknya Aceh sebagai Provisnsi termiskin di Sumatra.
“Wacana merivisi UUPA secara terbatas menjadi salah satu solusi dalam upaya mensikapi perkembangan kondisi yang ada. UU no 11 tahun 2006 tentang Pememrintahan Aceh sebenarnya sebuah anugrah yang luar biasa bagi Aceh andaikan mampu di jalankan dan di terapkan secara menyeluruh, ya tentu ini perlu dukungan segenap lapisan masyarakat dan tidak terlepas juga tangung jawab Penyelengara Pemerintahan di Aceh yaitu Eksecutif dan Legislatif,” tambahnya.
Dijelaskan, sikap Partai Demokrat sesuai dengan arahan Ketua Umum Mas AHY dan Ketua DPD PD Aceh Bang Muslim, Partai Demokrat Aceh sepakat “Untuk Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Posisi Aceh, revisi UUPA terbatas kenapa tidak?.
Yang saya tahu–katanya–revisi UUPA itu sudah masuk dalam Prolegnas 2019 – 2024, hanya saja ini perlu kerjasama untuk memastikan Revisi UUPA masuk dalam prolegnas prioritas di DPR RI sehinga dapat dibahas dalam waktu cepatagar tidak tertinggal dari waktu yang berkaitan dengan kepentingan dalam muatan UUPA tersebut, dan salah satunya adalah dana Otsus.
“Intinya Demokrat sepakat untuk revisi UUPA terbatas tersebut sebagai solusi mewujudkan kejahteraan rakyat Aceh, kita komit dengan Kekhususan Aceh dan dilandasi semangat tersebut, kita akan terus mengawal UUPA dan Kekhususan Aceh lainnya berada dalam koridor yang benar sebagai bentuk semangat Demokrat berkoalisi dengan rakyat,” pungkasnya usai rapat para Pimpinanan Partai Politik Aceh di DPRA.[]
