Solo – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku lebih setuju jika gubernur dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).
Dia mengatakan itu menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menganggap gubernur lebih baik ditunjuk presiden.
“Seperti sekarang aja lah ya. Luwih gayeng gini (lebih seru seperti ini),” katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (6/2).
Gibran menilai pemilihan langsung lebih demokratis. Pasalnya, pemilihan langsung melibatkan masyarakat dalam menentukan orang yang akan memimpin berikutnya.
Menurut dia, penunjukan gubernur oleh presiden berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
Sejauh ini, Gibran pun sudah menyatakan ingin maju menjadi calon gubernur di 2024 mendatang.
Dia mengamini pemilihan gubernur melalui pilkada memerlukan anggaran yang lebih besar ketimbang ditunjuk oleh presiden.
Tak hanya dari pemerintah selaku penyelenggara pilkada, partai-partai dan calon gubernur yang berkompetisi juga harus menggelontorkan dana besar untuk menang.
Akan tetapi, Gibran memandang hal itu sepadan dengan partisipasi publik yang antusias memilih calon pemimpinnya.
“Kan sing penting warga harus berpartisipasi,” katanya.
Meski begitu, Gibran tetap siap dengan peraturan yang berlaku selanjutnya. Apakah gubernur dipilih masyarakat atau ditunjuk presiden.
“Saya manut atasan,” katanya.
Wacana penunjukan gubernur oleh presiden muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu, PSI juga setuju dengan usulan tersebut. Alasannya, efisiensi anggaran.
Gubernur dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga perlu menyelaraskan kebijakan dengan presiden.
Usulan serupa disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Politisi partai Golkar itu mengatakan jabatan gubernur lebih baik ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat adalah wali kota dan bupati
