BANDA ACEH – Hingga saat ini, Pemerintah Pusat belum sepenuhnya melaksanakan butir-butir hak keistimewaan Aceh susuai yang tertera dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.
Terutama mengenai tapal batas Aceh, pengelolaan pelabuhan laut dan bandar udara, akses perdagangan dan bisnis Internasional, serta investasi yang terkendala perundang-undangan nasional.
Demikian juga dengan kewenangan Aceh dalam mengelola migas terkendala peraturan perundangan sektoral, pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh. serta persoalan bendera dan lambang Aceh.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Pemerintah Aceh perlu melakukan konsolidasi antarlembaga dalam menentukan apa yang belum diselesaikan.
“Sebenarnya ada rintangan, tapi kita tidak perlu mencari kambing hitam ya. Misal, di Aceh sendiri saya kira perlu ada konsolidasi sehingga kompak dan solid dalam menentukan apa yang menjadi PR ke depan yang harus dicapai yang tersisa dari MoU itu,” harap Fadli Zon saat ditemui di Banda Aceh, Sabtu (26/10).
Menurut Fadli Zon, beberapa butir MoU yang belum selesai harus segera diselesaikan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Supaya apa yang menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seabagai bagian dari kesepakatan damai segera direalisakan arif dan bijaksana.
“Apalagi saya melihat pembangunan Aceh bagus dan berkembang dengan pesat. Dengan adanya UUD Otonomi Khusus Aceh, kita berharap anggaran untuk pembangunan di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh,” tegasnya.
Dia mengku saat menjadi Wakil Ketua DPR periode lalu juga ditunjuk sebagai ketua tim pemantau Otsus Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Sehingga ia paham betul kemajuan yang telah dicapai Aceh di segala bidang.
“Kita melihat bahwa Dana Otsus ini sangat berperan di dalam percepatan dan ekselerasi pembangunan di Aceh,” imbuhnya.
Sumber: Republika.co.id
