Atjeh Watch
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Atjeh Watch
No Result
View All Result
Home Nasional

Kominfo Denda Penyebar Pornografi Rp 100 Juta Per Konten

Admin1 by Admin1
03/12/2019
in Nasional
0

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan langsung mengenakan denda kepada penyelenggara sistem elektronik yang menyiarkan konten pornografi pada platformnya.

“Untuk pornografi langsung denda, tidak ada ampun karena dia punya kemampuan (untuk mendeteksi),” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin.

Kementerian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan memberikan denda sebesar Rp100 juta per konten.

Besaran denda tersebut juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.

Sementara untuk konten negatif lain yang memerlukan tinjauan, misalnya ujaran kebencian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan karakteristik konten dan kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan untuk mengatasi konten.

Kominfo, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, akan memberikan tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pemblokiran sementara jika konten tersebut membahayakan, misalnya berpotensi memecah belah masyarakat, sampai platform bisa mengatasi masalah tersebut.

Denda kepada penyelenggara elektronik baru akan diberlakukan pada Oktober 2020 atau setahun setelah PP 71 disahkan.

Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan aturan baru ini kepada penyelenggara sistem elektronik.

PP 71, revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Platform seperti media sosial dianggap sudah memiliki teknologi yang secara otomatis dapat mendeteksi konten negatif, misalnya pornografi.

Kominfo, setelah aturan ini berlaku, akan melakukan patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Sumber: Tempo.co

Tags: menkominfo
Previous Post

Polisi Cek Asal Granat Asap yang Meledak di Monas

Next Post

Misteri Dibalik Video Kontroversi Kombatan Soal Bendera Aceh

Next Post
Balada Bendera dan Priuk Pejabat Kita

Misteri Dibalik Video Kontroversi Kombatan Soal Bendera Aceh

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Setahun Pascabencana Aceh, Konsorsium Kebaikan Indonesia Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat

Setahun Pascabencana Aceh, Konsorsium Kebaikan Indonesia Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat

21/11/2026
Legislatif dan Eksekutif Tandatangan BAP Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027

Legislatif dan Eksekutif Tandatangan BAP Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027

21/11/2026
Tutup PKPA 2026, Bupati Abdya: Setiap Siswa Wajib Tanam 1 Pohon dan Mengaji Sebelum Belajar

Tutup PKPA 2026, Bupati Abdya: Setiap Siswa Wajib Tanam 1 Pohon dan Mengaji Sebelum Belajar

21/11/2026
Perluas Jejaring Global, STAI Tgk. Chik Pante Kulu Terjunkan Mahasiswa dalam KPM Internasional Kolaboratif di Tiga Provinsi Thailand Selatan

Perluas Jejaring Global, STAI Tgk. Chik Pante Kulu Terjunkan Mahasiswa dalam KPM Internasional Kolaboratif di Tiga Provinsi Thailand Selatan

21/11/2026
Wali Nanggroe Terima Diplomat Amerika Serikat, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh

Wali Nanggroe Terima Diplomat Amerika Serikat, Bahas Penguatan Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Pembangunan Aceh

21/11/2026

Terpopuler

Menko Yusril Surati Gubernur Aceh Terkait Isbat Wakaf Tanah Blang Padang

Menko Yusril Surati Gubernur Aceh Terkait Isbat Wakaf Tanah Blang Padang

20/11/2026

Nakes Pidie Jaya Tuntut Kejelasan Gaji, Saifullah: Aspirasi Akan Dibahas dengan Pemkab

Penutupan Jalan Selamat Blangpidie, Dishub Abdya Siapkan Jalur Alternatif via Jalan Sentral

Nyan, Rp200 Ribu dari Pemkab, Rp300 Ribu dari Jasa Medis: Eddy Azwar Buka Skema Gaji Nakes

Krak, Sibral Malasyi Tunaikan Janji Gaji Guru PPPK PW Pidie Jaya

  • Home
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2022 atjehwatch.com

No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video

© 2022 atjehwatch.com