JAKARTA – Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli, mengatakan ada kebekuan komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat.
Hal ini diungkapkan Rafli dalam interupsinya pada rapat paripurna ke 7 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Senayan Jakarta, Senin 13 Januari 2020.
“Ada kebekuan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Sementara harapan kita internal Aceh sudah membulatkan satu sikap politik demi Aceh yang lebih baik kedepan.”
“Hari ini teman – teman kita dari mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM-red) sudah duduk bersama merumuskan sebuah konsesus yang dinamis dan penting tentang persoalan politik. Bila kesepakatan ini sudah ada, harapan kami sebagai rakyat Aceh, konsensus ini nantinya menjadi sebuah landasan bahwa pemerintahan pusat bukan hanya memberikan kompensasi politik bagi Aceh, seperti dana otonomi khusus dan sebagainya, melainkan bagaimana semangat Pemerintah Pusat ingin memberikan kompensasi kesejahteraan yang utuh bagi Aceh, hingga kesejahteraan rakyat Aceh itu menjadi harkat martabat Pemerintah Pusat,” kata Rafli yang terpilih dari PKS ini.
Selain itu, Rafli juga menanggapi statemen Menteri Agama RI yang disinyalir menyudutkan, dengan menyebut Aceh Intoleran di media massa.
“Statement Menteri Agama (Fakhurrazi) akhir – akhir ini kita lihat kurang produktif, wa bil khusus untuk Aceh yang beliau bilang Intoleran. Padahal bila kita lihat lebih dalam filosofisnya, Aceh merupakan sebuah negeri yang sangat kooperatif dan dinamis serta komunikatif. Nah, terkait ini kita harap, Jangan ada lagi bahasa seperti itu, apalagi beliau sendiri punya historis dengan Aceh, semestinya perlu pertimbangan,”kata Rafli.
