BANDA ACEH – Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) yang juga tokoh Aceh Besar, Usman Lamreung, melakukan analisa terkait kepergian mirip liburan akhir tahun 2019 yang dilakukan oleh sejumlah elite Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS).
“Selaku akademisi kami melakukan kajian dan analisa berdasarkan bukti-bukti fisik (dokumen-red) yang didapatkan dari internal BPKS kemudian dipadu dengan sejumlah fenomena dan bacaan-bacaan yang ada,” kata Usman Lamreung kepada media, Rabu 15 Januari 2020.
“Sejumlah kejanggalan yang diduga mirip penipuan dengan sengaja itu harus dibongkar karena elite BPKS mengelola lembaga dan uang negara, bukan perusahaan pribadi atau kelompok,” katanya.
“Walau pesimis, kami meminta pada Dewan Pengawas BPKS untuk mengusutnya dan menegur. Kita sedikit optimis, di Dewas ada Pak Mawardi yang pakar hukum dan masih idealis. Dewas harus benar-benar menegur dan mengevaluasi tim BPKS yang berkunjung ke singapura. Kasihanilah rakyat Aceh,” kata mantan pekerja BRR Aceh-Nias ini.
“Harapan yang sama kami gantungkan pada aparat penegak hukum, KPK, polisi dan kejaksaan untuk mengusut hingga tuntas,” kata Usman serius.
Dari kajian itu diperoleh sejumlah kejanggalan dari perjalanan dinas pejabat BPKS ke Global Port PTE Ltd Singapura.
Pertama, kata Usman, sebelum berangkat Plt. Wakil Kepala BPKS sudah tahu bahwa Global Port tidak bisa menerima tamu karena bertepatan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Tetapi anehnya tetap dipaksakan rombongan BPKS untuk berangkat ke Singapura.
“Ini terkesan untuk tamasya dan dana diperoleh dari DIPA Perubahan 2019. Artinya DIPA diduga sengaja direvisi agar dapat dana untuk jalan-jalan ke luar negeri sambil menyerap anggaran negara untuk keperluan pribadi,” sebut Usman.
Sedangkan yang kedua, tujuan surat tugas No. 090/745/2019 Tgl 09 Desember 2019 adalah untuk bertemu dengan Global Port, lalu kenapa pula dalam laporan ada pertemuan dengan KBRI Singapura.
“Ditugaskan ke sini, tapi pergi ke sana. Kabarnya pertemuan dengan Kedubes di Singapura dipimpin oleh Zulkarnain SE MM dari BPKS. Keanehan ini harus diusut,” pinta tokoh Aceh Besar yang alumni UGM ini.
“Artinya perjalanan ke Singapura tersebut tidak sesuai dengan misi pada surat tugas. Ini sungguh kebijakan yang aneh. Ini merupakan tindakan penipuan terhadap keuangan negara. Karena tidak bertemu dengan pihak Gobal Port, maka tidak boleh serta merta meminta distempel SPPD pada KBRI. Ada asumsi agar lolos dari audit BPK nanti,” kata Usman.
“Ini bukanlah upaya tindak lanjut dari apa yang sudah pernah digagas oleh manajemen sebelumnya. Deputi Komersil saja tidak masuk dalam rombongan yang berangkat karena sudah ada komunikasi dengan pihak Global Port bahwa tidak dapat menerima tim BPKS berhubung Natalan dan Tahun Baru. Sungguh tega mereka memanfaatkan uang negara untuk tujuan tamasya ke luar negeri,” sebut Usman.
Sedangkan ketiga, adalah bagaimana mungkin laporan perjalanan dinas mengesankan manajemen BPKS yang lama seolah-olah bersalah dengan memberikan, “Alamat Palsu Global Port”. Anehnya perjalan rombongan yang menghabiskan uang negara ratsuan juta rupiah ini untuk tamasya akhir tahun seakan menjadi superhero karena berhasil membongkar alamat palsu.
“Kalau hanya untuk mencari alamat palsu di Singapura. Lalu kenapa harus bawa segerombolan manusia yang pergi dengan beban biaya negara? Bukankah cukup Deputi Komersil dan staf pengawasan saja untuk tugas itu? Ini sampai kepala ULP dibawa. Ini sungguh laporan perjalanan dinas terlicik di dunia,” papar Usman.
Kemudian ke 4 adalah izin Sesneg RI diduga tidak sesuai prosedur. Biasanya harus ada lampiran atau bukti undangan dari pihak yang menerima atau dalam hal ini undangan dari Global Port.
“Ini tak ada undangan dari Singapura. Tapi mereka ngotot untuk pergi di akhir tahun. Saat melihat kantor tidak buka di sana, dituduhlah alamat palsu. Sungguh terlalu. Banyak dusta dan asal-asalan. Mereka tak punya kapasitas untuk mengurus lembaga bisnis besar,” ungkap mantan Wakil Rektor Unaya ini.
Selanjutnya, ke 5 adalah secara internal dijumpai banyak kejanggalan, terutama terkait semua Surat Tugas ke LN, kenapa Wakil Kepala BPKS Islamuddin yang tanda tangan. Padahal Kepala BPKS Razuardi ada di tempat. Bahkan kepala tak tahu mereka berangkat ke LN.
“Apakah prosedurnya memang begitu di BPKS? Atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan Plt. Wakil Kepala saja agar dapat bertamasya dengan kawan-kawan ke LN dengan menggunakan uang Negara? Plt Waka BPKS memang tak pergi ke Singapura. Ia bersama Deputi Pengawasan, dan sejumlah pejabat lain memilih pergi ke Labuan, dekat Brunei, juga dengan uang negara dari APBN Perubahan di BPKS,” papar Usman yang mengaku akan berkunjung ke Pulo Aceh untuk melihat kemajuan Free Port di sana.
Usman mengaku miris melihat apa yang dilakukan elite BPKS akhir-akhir ini. Di saat masyarakat Aceh hidup dalam kemiskinan, mereka asyik bertamasya ke luar negeri menggunakan uang rakyat, dengan alasan mencari alamat palsu.
“Jika Anda-anda di BPKS masih punya hati nurani, tolong kembalikan uang rakyat. Mari kita bersikap gentleman.”
“Wahai elite BPKS, ketahuilah cara-cara pemborosan uang negara untuk keperluan tamasya pribadi dan kelompok adalah haram. Yang haram itu tidak berkah, dan ada balasan di hari akhir melaui pengadilan Allah,” Usman menasihati. []
