Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mencatat 1,6 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sebagai dampak ekonomi pandemi virus corona.
PHK dan kebijakan merumahkan pekerja dikarenakan bisnis sebagian perusahaan makin tertekan.
“Dari beberapa laporan para menteri ada 1,6 juta warga yang di-PHK dan dirumahkan,” ujarnya dalam video conference, Senin (13/4).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merinci pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.080.765 orang per 9 April 2020. Dalam periode yang sama, pekerja yang terkena PHK sebanyak 160.067. Totalnya, mencapai 1.240.832 pekerja.
“Sedangkan, jumlah pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 265.881 orang. Secara keseluruhan, total pekerja yang terdampak mencapai 1.506.713 orang,” katanya kepada CNNIndonesia.com.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen yang terkena PHK, 90 persen lainnya dirumahkan. Ini artinya, lanjut Ida, PHK menjadi alternatif terakhir bagi pengusaha.
“Saya terima kasih sekali kepada teman-teman pengusaha yang benar-benar melakukan berbagai upaya alternatif untuk menghindari PHK,” imbuh dia.
Menurut Ida, ada beberapa alternatif yang diimbaunya kepada pengusaha. Yakni, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti manajer dan direktur.
Lalu, mengurangi jam kerja (shift), membatasi atau menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu.
Alternatif-alternatif tersebut, sambung Ida, sebaiknya didiskusikan lebih dahulu dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja di perusahaan.
“Prinsipnya, apa yang menjadi kesulitan pengusaha dibuka secara transparan dan apa yang menjadi harapan pekerja didengar oleh pengusaha,” terang dia.
Sebar Kartu Prakerja
Karenanya, Doni menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya segera mengimplementasikan program bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang terdampak.
“Presiden minta agar segera diberikan kartu prakerja,” tegas Doni.
Selain itu, ia menyebutkan kepala negara juga meminta agar bantuan kartu sembako segera digelontorkan pekan ini. Dengan demikian, seluruh warga yang terdampak dari penyebaran virus corona bisa segera ditangani.
“Program pengamanan sosial dimulai pekan ini, sehingga masyarakat yang terdampak bisa segera dapat dukungan, khususnya sembako yang berasal dari Kementerian Sosial,” kata Doni.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan sudah turun ke jalan mengecek dampak virus corona terhadap kehidupan masyarakat. Dari pengecekan tersebut ia menyimpulkan masyarakat sudah menunggu bantuan tersebut.
“Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali, baik berkaitan kartu prakerja, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, kartu sembako, baik pembagian sembako Jabodetabek semua harus berjalan minggu ini. Jangan nanti di bawah melihat hanya omong saja tapi barang ndak sampai ke rakyat ke masyarakat,” papar Jokowi.
Jokowi memutuskan untuk mengucurkan bantuan langsung tunai ke masyarakat guna mengurangi dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona. Besaran BLT yang diberikan Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga per bulan.
