Aceh Jaya– Pemeritah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 266 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Aceh Jaya, Selasa 28 Juli 2020.
Penyaluran bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB di Aula Dinas Sosial Aceh Jaya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Fachrial, melalui Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Asra Riadi, kepada wartawan mengatakan, bantuan ini diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh untuk keluarga rentan miskin yang ada di Aceh Jaya, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat setempat apalagi di tengah pandemi Covid 19 seperti saat ini.
Para calon penerima UEP, kata Asra, adalah mereka yang terdata dalam basis data terpadu (BDT) atau masyatrakat rentan miskin, yang kemudian nama-nama tersebut diusul dan dikirimkan oleh dinas sosial setempat ke Dinas Sosial Aceh.
“Data dan nama-nama tadi ditetapkan dalam SK Bupati sesuai dengan ploting anggaran yang kita miliki,” kata Asra Riadi.
Asra menuturkan, dari 266 KPM penerima paket UEP, 100 KPM untuk petani cabe, 83 KPM untuk usaha menjahit, dan 83 untuk usaha membuat kue.
“Di tengah masa pandemi seperti ini, kita tetap berupaya untuk membantu dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tugas dan fungsi yang kita miliki, karena ini merupakan bentuk dan tanggungjawab pemerintah,” kata Asra.
Karena itu Asra berharap, bantuan berupa UEP yang diberikan ini betul-betul dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, sehingga pada kesempatan lain bantuan pemerintah ini dapat diberikan kepada yang lain, sehingga terjadi pemerataan pembangunan kesejahteraan.
“Kita di provinsi memberikan bantuan sesuai dengan nama yang diusul dan tentunya kita juga mengecek langsung ke lapangan. Namun harapan kita bantuan ini dapat diterima secara merata oleh setiap masyarakat yang rentan,” tegas Asra.
Asra juga menesakan untuk tidak memperjualbelikan bantuan yang diberikan tersebut. “Kita tidak mau ada laporan lagi bahwa bantuan yang kita berikan dijual ke pihak lain, jika ini terjadi maka kami tidak akan pernah memberikan bantuan serupa lagi,” katanya.[]
