JANTHO – Ketua Fraksi PA Aceh Besar, Juanda Djamal, menilai kebijakan bupati Mawardi Ali, yang menunggangi mobil dinas baru di tengah-tengah pandemi Corona, karena tidak memiliki kepekaan sosial.
“Tidak memiliki sense of crisis,” kata Juanda Djamal yang dihubungi atjehwatch.com, Selasa 18 Agustus 2020.
Menurutnya, secara aturan memang dibolehkan dalam pengadaan mobil dan kelengkapan lainnya dalam mendukung operasional pemerintahan. Namun demikian, pimpinan eksekutif harus melihat urgensinya, apalagi ada kebutuhan yang mendesak di tengah respon wabah Covid 19.
“Refocusing anggaran diutamakan untuk perlengkapan APD dan penangannan covid, ini yang mendesak. Juga program stimulus ekonomi dan bahkan program-program padat karya yang bisa membantu masyarakat tetap memperoleh pendapatan.”
“Kalau pun tetap dipakai untuk pengadaan mobil dinas dalam suasana covid, maka kita jauh dari kepekaan sosial,” kata mantan aktivis kemanusiaan ini.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, dikabarkan ‘menunggangi’ mobil dinas baru di tengah-tengah pandemi Corona.
Informasi yang diperoleh atjehwatch.com, saat kabupaten Aceh Besar berstatus sebagai zona merah dan banyak warga terpapar Corona, sang bupati justru memiliki mobil dinas merek Innova keluaran terbaru.
“Innova keluaran terbaru. Harganya sekitar 400 juta-an. Sudah dibawa dalam beberapa kali pertemuan dengan SKPA,” ujar sumber atjehwatch yang enggan disebutkan namanya itu, Minggu 16 Agustus 2020.
Yang jadi masalah, kata sumber ini, penggadaan mobil tadi tidak tercantum dalam APBK 2020 atau melibatkan dewan setempat.
“Diduga muncul dalam refocusing APBK 2020 selama pandemi. Ada beberapa mobil yang dibeli dengan nilai Rp3,2 miliar, termasuk mobil dinas bupati,” kata dia.
“Hasil refocusing APBK sendiri tak melibatkan DPRK. Bisa jadi menggunakan dana BTT. Kalau benar, maka seberapa skaral harus ada mobil baru saat pandemi seperti sekarang. Apalagi jika item ini di luar pembahasan dengan dewan,” ujar sumber tadi lagi.
