JAKARTA – Pengelolaan dan pemanfaatan seluruh aset daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Dengan pengelolaan yang baik, aset tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT, Dalam acara yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh secara virtual, yang diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/kota di Aceh, serta SKPA dan SKPD.
“Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang baik, akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus serius dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah,” kata Plt Gubernur, saat membuka acara Sosialisasi Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN), Kamis (22/10/2020).
Nova juga menegaskan, pengelolaan aset daerah juga merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Dengan mengedepankan sistem pemerintahan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan.
Namun tambah Nova, Pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, aspek penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, serta aspek tuntutan ganti rugi, agar aset itu mampu memberi kontribusi bagi daerah.
Plt Gubernur menjelaskan, sistem pengelolaan aset telah diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, yang menegaskan perlunya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi menurut tata hukum yang berlaku.
“Untuk mendukung sistem ini, kita perlu belajar dari pengalaman DJKN dalam pengelolaan aset negara. Dalam hal ini, DJKN telah mengembangkan sistem Lantera KN untuk membangun sinergi dan kerjasama di kalangan pemangku kepentingan,” kata Nova.
Plt Gubernur mengimbau semua pihak yang mengikuti sosialisasi Lentera KN ini dapat menggali berbagai hal terkait pemanfaatan dan pengelolaan aset. Sehingga, para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan aset di Aceh bisa bekerja lebih maksimal.
“Saya mengajak para peserta untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Para sekda dan pejabat terkait harus bisa menggali informasi yang lengkap tentang kebijakan Lantera KN ini,” pungkas Plt Gubernur.
