MEUREUDU – Ada sejumlah persoalan pendidikan yang menyelimuti kabupaten Pidie Jaya. Salah satunya seperti persolaan pemerataan guru antar sekolah, persoalan mutu pendidikan yang masih jauh dari harapan.
Tenaga pendidik yang masih berstatus tenaga honorer dan bakti. D mana sejak hampir 20 tahun mengabdi, status dan kesejahteraan mereka tak terperhatikan sama sekali.
Hal tersebut diungkapkan Ulfa, salah seorang guru bakti yang mengabdi di SDN 2 Ulim saat Rapat dengar pendapat dengan organisasi propesi terkait perkembangan pendidikan daerah yang dilaksanakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Pidie Jaya, Rabu 25 November 2020.
Ulfa telah lebih 15 tahun mengabdi disekolah tersebut, tapi selama memperkenalkan huruf dan angka kepada anak-anak Pidie Jaya, nasib dan kesejahteraannya tak jelas.
Sebegaimana diungkapkan Ulfa, salah seorang guru bakti yang mengabdi di SDN 2 Ulim. Dia telah lebih 15 tahun mengabdi di sekolah tersebut, tapi selama memperkenalkan huruf dan angka kepada anak-anak Pidie Jaya, nasib dan kesejahteraannya tak jelas.
Bahkan yang didapat hanya angin segar akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus. Namun, angin segar itu tak pernah dirasakan realitanya. Hal itu menurut Ulfa berbanding terbalik dengan tenaga kesehatan PTT yang diangkat langsung sebagai PNS tanpa ada seleksi umum.
“Kami harapkan nasib kami untuk diperhatikan Pemkab Pidie Jaya. Kamu guru honorer dan bakti untuk dapat diangkat sebagai PNS layaknya tenaga kesehatan PTT tanpa melalui tes. Jika PTT bisa, kenapa tenaga pendidikan tidak,” harapnya.
Selain itu, persoalan pemerataan guru antar satuan pendidikan menjadi persoalan yang cukup komplek disorotan tajam dalam kegiatan yang dipandu langsung oleh Ketua MPD Pidie Jaya, Drs Bachtiar Efendi. Yang mana akibat dari tidak terjadi pemerataan guru mutu pendidikan belum sebagaimana diharapkan.
Sedangkan menurut Ketua MPD, persoalan kompleknya di dunia pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya karena pengambil kebijakan daerah itu tidak lagi berpegang pada motto daerah, yaitu ” Peugah Lagee Buet, Pubuet Lagee Na.”
“Seluruh rekomendasi atas persoalan pendidikan yang ada di Pidie Jaya yang lahir dalam rapat dengar pendapat ini akan kita sampaikan ke Bupati untuk ditindak lanjuti,” ujar Bachtiar.[]
