Aceh-Pengagregasian Kepentingan Partai Politik Indonesia Pemilihan umum di Indonesia tahun demi tahun terus berubah baik dari jumlah partai politik yang mengikuti pesta demokrasi, jumlah pemilih, maupun dari segi mekanisme dan aturan.
Acara 5 tahunan ini disambut dengan suka cita oleh rakyat Indonesia. Indonesia tercatat sudah menelenggarakan pemilu sebanyak 11 kali pemilihan legislatif sejak 1955 dan tiga kali pemilihan umum secara langsung presiden dari tahun 2004. Pada 17 April 2019 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum serentak seluruh Indonesia. Baik pemilihan presiden dan wakil presiden ditambah lagi pemilihan anggota legislatif baik ditingkat 1 maupun tingkat 2. Berbagai masalah pun bermunculan mulai dari jatuhnya korban jiwa karena kelelahan dalam merekap perhitungan suara, biaya tinggi, politisasi birokrat baik itu pns, tni, polri, politik uang, suap penyelenggara pemilu dan penggelapan dana.
Pengagregasian kepentingan masuk ke dalam ranah organisasi. Agregasi kepentingan dapat diartikan sebagai proses memasukkan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok legislatif maupun eksekutif agar kebutuhan kelompok maupun kroninya dapat terpenuhi.
Mereka bertujuan agar tuntutan atau permohonan disetujui baik itu berupa proposal proyek maupun jabatan birokrasi dan kebijakan terkait regulasi aturan. Mereka menginginkan jika wakil yang mereka kehendaki jika terpilih dapat memberikan ragam syafaat baik itu berupa asupan proyek, kursi jabatan tertentu maupun perizinan aturan korporasi mereka.
Jika tidak dipenuhi sudah barang pasti mereka memprotes ataupun berdemonstrasi dan cara lainnya tidak memilih lagi wakil yang mereka inginkan dalam pemilu mendatang. Sistem kepartaian di pemilu Indonesia berubah dari system kepartaian satu partai dominan pada masa orde baru menjadi system multi partai pada era reformasi. Dalam era reformasi system pemilu distrik digantikan system proporsional terbuka. Dalam system inilah pengagregasian kepentingan politik terbuka lebar terhadap setiap calon yang akan mewakili suara rakyat.
Maksud Agregasi kepentingan politik disini adalah dinasti politik. Politik dinasti merupakan bagain dari sejarah kekuasaan sejak zaman cina kuno dan mesir kuno. Adapun dinasti yang masih berkuasa samapai sekarang adalah dinasti kekaisaran Jepang yang sudah berkuasa sejak tahun 650 sebelum masehi.
Politik dinasti adalah istilah yang menyebutkan kekuasaan yang terjadi dalam satu jejaring hubungan darah kekeluargaan dan kekerabatan dan umumnya terjadi secara turun temurun.
Di Indonesia pada tingkatan teratas terdapat trah soekarno yang berkuasa pada orde lama. Terlihat dari jabatan Soekarno sebagai Presiden Pertama sebagai kader PNI pemenang pemilu tahun 1955, Megawati sebagai Presiden kelima dari partai PDIP, Puan Maharani anaknya Mega sebagai ketua DPR dari fraksi PDIP pemenang pemilu 2019 ditambah lagi Puti Soekarno sebagai anggota DPR.
Dilanjutkan pada masa orde baru muncul dinasti soeharto yang pada waktu itu Soeharto sebagai Presiden mengangkat anaknya Tutut menjadi mentri sosial.
Dinasti politik ini juga berjamuran di DPR. Menurut riset Formappi anggota DPR periode 2019-2024 berisi 48 anggota yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu. Politik dinasti juga menjalar ke daerah seperti dinasti Limpo di Sulawesi, dinasti Alex nordin di Sumatra Selatan, Ratu atut di Banten.
Yang paling menarik adalah hampir setiap slot jabatan ditempati oleh keluarga Atut. Dari Ratu atut sebagai gubernur banten, Ratu Tatu sebagai bupati serang, Airin sebagai adik ipar menduduki waikota tangerang selatan. Dinasti politik juga terjadi di Aceh dimana terdapat dinasti Teuku Zulkarnain di Nagan Raya. Posisi strategis di pemerintahan Nagan Raya diisi oleh Teuku zul atau ampon bang sebagai Bupati, kemudian istrinya sebagai Ketua DPR dan anak menantunya yang lain sebagai kepala dinas saat itu.
Ini tidak lain dan tidak bukan dilakukan semata-mata untuk memuluskan jalnnya permerintahan, pembagian proyek di kalangan keluarga dan anggaran yang hanya masuk kantong atau beredar di lingkaran keluarga dekat.
Dewasa ini presiden Indonesia Jokowi Dodo juga sedang berusaha mewujudkan dinasti politiknya. Dengan memajukan Gibran anaknya dan Bobby menantunya untuk mencalonkan iri pada pilkada solo dan medan dan lagi lagi keduanya terpilih menjadi kepala daerah yang berjalan begitu mulus karena nama besar orangtua/mertua dan pengaruh kekuasaan yang dipegang oleh ayahnya sendiri
.Masalah lain adalah banyaknya orang yang tidk berpengalaman yang terjun ke politik. Contohnya para artis yang hanya pandai bernyanyi dan bermian peran malah main politik padahal tidak tau tujuannya bagaimana. Hanya bermodal terkenal saja. Partai yang banyak mendulang kemenangan dari itu adalah partai pan.
Banyak orang memplesetkan kepanjangan pan dari partai amanat nasional menjadi partai artis nasional karena banyaknya artis yang bergabung dalam pan dan ikut kontestasi. Sehingga dibutuhkan pendidikan politik untuk memberikan pengetahuan dan wawasan akan politik.
Pengagregasian kepentingan juga dilakukan oleh pemodal. Dimana pemodal memiliki kendali atas wakil mereka dikarenakan calon tersebut tidak ada modal sehingga timbullah umpan balik dimana pemodal memberi uang kepada wakil dan wakil membalasnya dengan memberi proyek atau pemulus izin pertambangan atau usaha lain mereka. Politik dinasti bermuara pada perilaku koruptif dan tidak berpihak pada rakyat seperti kata John Emerich Rdward Dalberg-Acton “Power then to corrupt”.
(Penulis M. Fadhil Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry)
