Jakarta – Presiden Myanmar Win Myint serta pemimpin pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditahan dalam sebuah penggerebekan oleh militer pada Senin (2/1) dini hari.
Penangkapan Suu Kyi dan tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) dikonfirmasi oleh juru bicara Myu Nyunt.
“Saya ingin memberi tahu pendukung kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” ujar Nyunt kepada Reuters.
Penangkapan Suu Kyi dan tokoh senior lain terjadi setelah militer selama ini kerap menuding adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada 8 November lalu. Tak terima dengan kemenangan mutlak oleh partai Suu Kyi, militer Myanmar mengancam untuk mengambil tindakan dengan mengkudeta pemerintah yang berkuasa.
Kondisi tersebut membuat ketegangan antara militer dan sipili meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Suu Kyi merupakan pemimpin de facto Myanmar. Pemerintahan sipil Myanmar masih harus berbagi kekuasaan dengan sejumlah jenderal militer dalam perjanjian pemilu demokratis pertama pada 2015 lalu. Hal itu dilakukan berdasarkan konstitusi negara yang dibuat pemerintahan junta militer pada 2008.
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga menggemakan ancaman kudeta itu dalam pidatonya yang diterbitkan surat kabar Myawady yang dikelola militer pada Kamis (28/1).
“Konstitusi 2008 adalah induk hukum dari semua hukum dan harus dihormati,” kata Hlaing seperti dikutip AFP.
Kemenangan mutlak partai Suu Kyi
Hasil pemilu menyatakan jika Partai NLD memenangkan 346 kursi parlemen-lebih dari 50 persen total kursi. Kemenangan tersebut menjadikan partai pimpinan Suu Kyi menang mutlak.
Pemilu yang berlangsung pada November lalu menandai pemilihan umum kedua yang diselenggarakan Myanmar setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer.
Namun, militer menuding ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional atas kemenangan mutlak Partai NLD. Militer juga menuntut penyelidikan terhadap komisi pemilihan serta menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.
Seorang juru bicara militer mengatakan jika Tatmadaw, angkatan bersenjatan Myanmar telah menemukan 8,6 juta penyimpangan pemilu di 314 wilayah.
Komisi pemilihan (Union Election Commision/ UEC) menyanggaj adanya tudingan kecurangan. Namun tak mengelak adanya kejangalan dalam daftar pemilih dan sedang melakukan penyelidikan terhadap 287 keluhan yang mereka terima.
“Setiap suara dihitung secara transparan dan disaksikan oleh kandidat pemilu, staf pemilu, media, pemantau, dan organisasi masyarakat sipil lainnya,. Tidak mungkin ada penipuan pemilih hanya karena kelemahan dalam daftar pemilih yang cacat dalam pemilu ini” ungkap Komisi pemilihan.
Ketegangan meningkat
Merespons tuduhan kecurangan pemilu, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing dalam konferensi video kepada para perwira mengatakan bahwa Tatmadaw perlu mematuhi Konstitusi, yang merupakan ‘induk hukum’.
Namun Hlaing yang menjadi orang paling kuat di Myanmar menolak untuk meredakan ketegangan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Pidato Hlaing menimbulkan kekhawatiran dari para anggota parlemen yang mulai menduduki kembali kursi mereka pada awal Februari.
Ketegangan pun meningkat, keamanan jalan-jalan di ibu kota Maypidaw mulai diperketat. Kawat duri pun dipasang, aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan di tengah ancama kudeta oleh kekuatan militer.
Keprihatian asing
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaku prihatin dengan polemik pemilu yang tengah terjadi di Myanmar. PBB bahkan mendesak “semua aktor untuk menghentikan segala bentuk hasutan dan provokasi untuk menghormati hasil pemilu.
Sekjen PBB Antonio Gutteres menyerukan sebuah pernyataan untuk menghormati demokrasi pemilu.
“Semua aktor hentikan segala bentuk hasutan atau provokasi, tunjukkan kepemimpinan, dan patuhi norma-norma demokrasi dan hormatilah hasil pemilihan umum 8 November,” demikian isi pernyataan itu.
“Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan.”
Kedutaan besar AS dan 16 kedutaan negara lain termasuk Inggris, delegasi Uni Eropa, dan Australia mengeluarkan pernyataan yang mendesak militer untuk mematuhi norma demokrasi.
“Kami menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar,” tulis pernyataan bersama AS, Uni Eropa, Australia, dan Inggris seperti melansir ABS News.
Menurut analis politik Myanmar, Soe Myint Aung, militer melihat “peluang besar dalam konstitusi yang merugikan pihak mereka.”
“Retorika kudeta bukan sekadar gertakan atau ancaman kosong,” kata Aung.
Menurut Aung, meski militer tidak berencana “mengambil alih kekuasaan penuh”, angkatan bersenjata Myanmar akan tetap mengambil tindakan jika KPU Myanmar tidak mengakomodasi keluhan mereka.
