Jakarta – Asisten Operasi Kodam II Sriwijaya Kolonel Inf. Willy Brodus Yos Rohadi menyatakan pihaknya telah menyiapkan 400 prajurit TNI dari Pasukan Setan untuk mengamankan situasi di Papua. Pengerahan itu dilakukan sejak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditetapkan sebagai organisasi teroris.
“Iya sudah disiapkan, Pasukan Setan 400 personel,” kata Willy saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (5/5).
Pasukan Setan merupakan personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda.
Willy mengatakan saat ini 400 prajurit TNI itu belum mendarat di Papua. Mereka akan berangkat setelah ada instruksi langsung dari Mabes TNI.
“Belum berangkat. Menunggu putusan dari Mabes TNI,” kata Willy.
Dia mengatakan penanganan terkait ancaman KKB terhadap masyarakat Jawa di Papua, akan dilakukan sesuai perintah. Instruksi akan dikeluarkan Kodam di Papua terhadap para prajurit Setan ini.
“Jadi mereka bergabung dengan korps di sana. Nanti BKO soal penanganan sesuai perintah Kodam di sana,” kata dia.
berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penetapan status teroris itu lantaran kelompok bersenjata tersebut dianggap semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan. Bahkan, kata Mahfud, mengakibatkan korban warga sipil.
Sehari sebelum ada keputusan tersebut, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI, Kol Czi IGN Suriastawa menyatakan KKB OPM patut dibasmi atau dibabat habis.
Pernyataan itu diutarakan usai insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Sementara OPM membantah pernyataan pemerintah. Kelompok ini menyebut militer Indonesia yang selama bertahun-tahun justru melakukan kekerasan ke warga Papua.
“Berbeda dengan militer Indonesia, bagaimanapun pejuang Kemerdekaan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) tidak pernah menyerang penduduk sipil Indonesia,” tulis Dewan Diplomatik OPM, Amatus Akouboo Douw dikutip Minggu (2/5).
