JENEWA – Seorang pakar hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Kesimpulan itu memicu kemarahan pihak Zionis Israel.
Michael Lynk, pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki, menyajikan laporan terbarunya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, pada hari Jumat. Dia mendesak masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas praktik Israel yang telah lama dianggap ilegal.
“Dalam laporan saya, saya menyimpulkan bahwa permukiman Israel merupakan kejahatan perang,” kata pakar PBB itu seperti dilansir Reuters, Sabtu (10/7/2021).
Dia mengatakan pemukiman itu pelanggaran mutlak oleh pasukan pendudukan Israel yang mentransfer sebagian penduduk sipilnya ke wilayah pendudukan, sehingga memenuhi definisi kejahatan perang di bawah Statuta Roma yang mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
“Saya menyampaikan kepada Anda bahwa temuan ini memaksa komunitas internasional untuk menjelaskan kepada Israel bahwa pendudukan ilegalnya, dan pelanggarannya terhadap hukum internasional dan opini internasional, dapat dan tidak akan lagi bebas biaya,” kata Lynk kepada forum di Jenewa.
Lynk mengatakan pembongkaran tempat tinggal tenda Badui oleh Israel di sebuah desa di Tepi Barat pada hari Rabu membuat penduduk tanpa makanan atau air di panasnya Lembah Yordan. “Itu melanggar hukum dan tidak berperasaan,” katanya.
Menanggapi laporan Lynk, mantan anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hanan Ashrawi mem-posting kalimat di Twitter: “Memanggil sesuatu dengan nama mereka!”
“Pelapor Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Palestina, Michael Lynk, dengan jelas mencari pertanggungjawaban internasional untuk #IsraeliCrimes,” tulis dia.
Banyak negara menganggap permukiman itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan alkitabiah dan sejarah dengan tanah itu, serta kebutuhan keamanan.
Pemerintah Zionis Israel melalui pihak Misi untuk PBB di Jenewa, merespons marah atas laporan Lynk. Dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Reuters, misi itu mengatakan: “Laporan Lynk merupakan laporan sepihak dan bias terbaru terhadap Israel”.
Misi tersebut menuduh Lynk menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Otoritas Palestina dan Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menguasai Jalur Gaza yang terkepung.
Anne Bayefsky, direktur Touro Institute on Human Rights and the Holocaust, mengatakan kepada Fox News: “Hilang dari apa yang disebut sebagai laporan ahli 20 halaman adalah referensi tunggal ke Hamas yang menggunakan perisai manusia, ke salah satu warga Palestina yang dibunuh oleh Hamasyang salah sasaran roket, atau bahkan kepada warga Palestina mana pun yang telah melakukan kejahatan perang sama sekali.”
“Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa pemerintahan [Joe] Biden telah memutuskan untuk bergabung dan melegitimasi Dewan [HAM PBB] ini dan figur otoritas hak asasi manusianya yang tidak masuk akal, mengetahui sepenuhnya bahwa baik Dewan maupun platform Lynk tidak dapat akan atau akan diubah,” katanya.
Bayefsky, yang juga presiden Human Rights Voices dan yang berbicara secara teratur dan memantau Dewan HAM PBB, mengatakan kepada Fox News: “Yang disebut ahli Dewan HAM PBB di ‘wilayah Palestina’, Michael Lynk, adalah seorang ekstremis yang terkenal kejam.”
“Tiga hari setelah [serangan teroris] 9/11, dia menyalahkan ‘pengabaian’ oleh negara-negara Barat terhadap hukum karena ‘membiakkan tindakan semacam ini’. Dia secara rutin membuat analogi aneh Israel, dan para korban Yahudi [oleh] Nazi, di mana Nazi menentang legitimasi keberadaan negara Yahudi sama sekali,” paparnya.
“Contoh menjijikkan hari ini dalam mempromosikan anti-Semitisme dengan kedok melindungi hak asasi manusia adalah setara, baik badan hak asasi manusia tertinggi PBB dan perwakilannya, Michael Lynk,” lanjut dia.
