BEIJING – Pemerintah China bulan lalu mengesahkan kebijakan meningkatkan batas jumlah keluarga yang diizinkan dengan memperbolehkan setiap pasangan memiliki tiga anak . Kebijakan ini diambil karena negara Tirai Bambu itu menghadapi krisis demografi yang membayangi.
Tetapi dengan banyak pasangan yang masih ragu untuk memperluas keluarga mereka, beberapa desa di China kini menawarkan insentif uang tunai untuk mendorong lebih banyak kelahiran.
Desa Huangzhugen, di kota Lianjiang provinsi Guangdong selatan, akan membayar penduduknya hingga USD510 atau sekitar Rp7 juta per bulan untuk bayi yang lahir setelah 1 September. Demikian laporan tabloid pemerintah Global Times pada tengah pekan yang dinukil dari CNN, Sabtu (25/9/2021).
Keluarga akan menerima subsidi bulanan sampai bayi mereka berusia 2 setengah tahun, yang bisa berjumlah lebih dari $15.000 atau jika dirupiahkan bisa mencapai Rp213 juta per bayi.
Menurut data resmi pendapatan tahunan rata-rata di Lianjiang adalah Rp46 juta per orang pada 2019.
Surat kabar lokal Zhanjiang Daily melaporkan bahwa subsidi, senilai total beberapa juta yuan, disumbangkan oleh seorang pria kaya di desa itu.
Kebijakan tiga anak adalah langkah terbaru dalam upaya pemerintah China untuk meningkatkan tingkat kesuburan negara di tengah populasi yang menua dengan cepat dan angkatan kerja yang menyusut.
Pemerintah China mengumumkan perubahan kebijakan hanya beberapa minggu setelah sensus 2020 diterbitkan, yang menunjukkan populasi China tumbuh pada tingkat paling lambat dalam beberapa dekade.
Bagian dari dorongan pemerintah telah memasukkan insentif keuangan di banyak bagian negara. Distrik Linze, di provinsi Gansu barat laut, menawarkan subsidi real estat senilai Rp88 juta untuk pasangan yang memiliki dua atau tiga anak, menurut Global Times. Pemerintah daerah juga berencana menawarkan subsidi tunai hingga Rp21 juta per bayi per tahun untuk keluarga dengan dua atau tiga anak.
Panzhihua, sebuah kota di provinsi Sichuan, juga memberikan bantuan tunai kepada keluarga dengan dua atau tiga anak, dengan biaya Rp1,1 juta per bulan, per bayi.
Langkah-langkah serupa telah diterapkan di negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis demografis serupa: kota Nagi di Jepang menjadi kisah sukses kesuburan setelah membayar pasangan yang tinggal di sana untuk memiliki lebih banyak anak. Insentif terus meningkat dari anak pertama ke anak kedua, dan seterusnya.
Dan di Singapura, yang memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, pemerintahnya tahun lalu menawarkan insentif satu kali kepada calon orang tua selama pandemi virus Corona.
Namun di China, desakan resmi untuk lebih banyak bayi telah mendapat kritik dari banyak wanita dan anak muda yang mengatakan tidak cukup mengatasi masalah utama yang mencegah mereka memiliki lebih banyak anak: ketidaksetaraan gender yang mengakar, kurangnya cuti untuk ayah, meningkatnya biaya hidup, dan berkurangnya kesempatan kerja.
Untuk memiliki lebih banyak anak, perempuan sering kali harus melakukan pengorbanan karir yang signifikan, dan dapat menghadapi diskriminasi yang meningkat di tempat kerja terutama karena mereka masih diharapkan untuk bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Dengan semakin banyaknya wanita yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan memasuki dunia kerja dari sebelumnya, semakin sedikit yang siap untuk berkorban.
Masalah lebih menonjol di pusat perkotaan, di mana biaya hidup lebih tinggi, ada lebih banyak persaingan untuk pekerjaan, dan banyak yang mengeluhkan upah yang stagnan.
Namun kendala tetap ada bahkan di daerah pedesaan yang lebih padat penduduknya. Di Linze, sebuah survei lokal menemukan tiga faktor utama yang membuat keluarga enggan memiliki lebih dari satu anak adalah tekanan pada perumahan, pendidikan dan pengasuhan anak, menurut Global Times.
