JAKARTA–Pemerintah Aceh berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya (APE) Tahun 2021 kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penghargaan itu diberikan atas komitmen pemerintah daerah yang telah mewujudkan dan merealisasikan pengarusutamaan gender.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Kantor Kementerian tersebut pada Sabtu, 25/9/2021.
Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi istrinya yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh, Nevi Ariyani.
“Alhamdulillah komitmen Pemerintah Aceh dalam menggerakkan pengarusutamaan gender mendapat apresiasi dari Kementerian PPPA,” ujar Gubernur dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, (28/9).
Gubernur berharap, Anugerah Parahita Ekaparya yang diterima tersebut dapat menjadi motivasi bagi aparatur Pemerintah Aceh khususnya di Dinas PPPA agar melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang adil bagi semua pihak tanpa ada kesenjangan gender.
“Kami berharap seluruh unsur di Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota terus berkreasi dan berkolaborasi dalam memberdayakan perempuan,” kata Nova.
Gubernur menyebutkan, sesuai arahan Presiden, setidaknya ada lima hal yang perlu ditindaklanjuti seluruh stakeholder dalam pembangunan perempuan.
Pertama meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh, Nevi Ariyani, mengatakan, ini merupakan kali pertama Pemerintah Aceh meraih Anugerah Parahita Ekaparya.
“Kita berbangga pertama kalinya kita mendapat penghargaan ini bisa langsung pada tingkatan Madya,” ujar Nevi.
Nevi menyebutkan, penerima penghargaan tersebut terdiri dari empat kategori, mulai dari tingkat pratama, tingkat madya, tingkat utama dan paling atas adalah mentor.
Nevi menjelaskan, setidaknya ada tujuh komponen penilaian dalam pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya. Ketujuh komponen tersebut adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, alat analisis gender, data gender dan partisipasi masyarakat.
Nevi menambahkan, selain Pemerintah Aceh, pihaknya juga berhasil mendorong 4 kabupaten kota lainnya untuk meraih penghargaan tersebut.
Keempat daerah tersebut yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Timur, Bireuen, dan Kota Sabang.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami. Karena itu, kami berkomitmen mendorong kabupaten/kota lainnya agar mempunyai komitmen yang sama dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerahnya,” ujar Nevi.
