Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, merespons rencana gugatan yang bakal diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pinjaman online. Dini mengatakan pihaknya masih akan menunggu terlebih dahulu gugatan tersebut.
“Karena ini baru wacana, kami tunggu dulu salinan gugatannya. Karena kami harus pelajari dulu apa isi gugatannya sebelum bisa memberikan tanggapan,” kata dia saat dihubungi, Selasa, 26 Oktober 2021.
Gugatan ini rencananya akan diajukan LBH Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minggu depan. Ini bentuknya adalah gugatan Citizen Law Suit.
Tidak hanya Jokowi yang bakal digugat, tapi juga Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai DPR.
“Minggu depan rencananya, berkas gugatan sudah siap, tapi hari nya belum kami tentukan,” kata pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sari Sirait saat dihubungi.
Ada berbagai pertimbangan LBH berencana mengajukan gugatan ini ke Jokowi cs. Salah satunya karena minimnya respon pemerintah menanggapi berbagai kasus pinjaman online atau pinjol selama ini.
Pertimbangan lainnya karena ketiadaan regulasi yang mengatur pinjaman online, soal bunga, biaya administrasi, uji kelayakan pendaftaranm hingga perlindungan data pribadi. Sehingga, gugatan Citizen Law Suit ini diarahkan agar pemerintah membuat regulasi yang mengatur hal-hal seperti ini.
Meski demikian, Dini mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya sudah memberikan atensi khusus untuk masalah pinjaman onlien ini. Presiden, kata dia, sudah memberikan instruksi untuk dilakukan moratorium izin pinjaman online yang baru sementara waktu.
“Selama OJK melakukan langkah-langkah perbaikan sistem yang dibutuhkan sekaligus penyelesaian masalah,” kata dia.
Selain itu, Dini menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, juga sudah memberikan pernyataan tegas terkait tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap pinjaman online illegal.
“Jadi presiden juga sudah memberikan instruksi untuk langkah-langkah mitigasi dan perbaikan tanpa menunggu putusan pengadilan,” kata dia.
Dini pun menyarankan agar LBH Jakarta memberikan draf usulan perbaikan atas regulasi yang ada agar tuntutannya lebih efektif dan efisien. “Kalau memang isu yang diangkat LBH Jakarta terkait regulasi perlindungan konsumen,” kata dia.
Draf usulan ini, kata Dini, bisa berisi hal-hal penting apa yang harus diatur atau diperbaiki aturannya. Sehingga, usulan ini bisa menjadi solusi yang konkrit. “Bisa diusulkan dan didiskusikan dengan Komisi XI DPR dan pemerintah,” kata dia.
Menurut dia, presiden selalu menyambut positif langkah-langkah perbaikan terkait masalah pinjaman online ini. Untuk itulah, kata dia, pemerintah butuh masukan dari masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung di lapangan.
Di sisi lain, Jeanny dan rekannya di LBH sudah tiga tahun ini mengadvokasi para korban pinjaman online, membuat riset, sampai risalah kebijakan. Risalah kebijakan ini, kata Jeanny, bahkan sudah disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang digugat, termasuk ke Istana.
Dalam risalah kebijakan tersebut, LBH menuntut adanya regulasi yang tegas terhadap bisnis pinjaman online. “Tapi setiap ditagih, pihak berwenang di pemerintah selalu jawab masih dalam proses regulasi,” kata dia.
