Subulussalam – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kepala Perwakilan Kota Subulussalam Edi Sahputra Bako menyampaikan bahwa pihaknya membuka posko penggalangan koin dari masyarakat untuk membantu mengurangi beban hutang Pemerintah Kota Subulussalam.
“Sebagaimana kita ketahui Pemerintah Kota Subulussalam mengalami defisit sehingga ada beberapa gaji dan kegiatan yang belum terbayarkan,” kata Edi Bako pada media ini, Rabu 2 Maret 2022.
Edi Sahputra Bako, Posko dibuka selama 5 hari, ini merupakan niat baik pihaknya dan kawan- kawan untuk membantu Pemko subulussalam dalam menyelesaikan kondisi deficit.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama hari ini gaji aparatur desa belum terbayarkan sudah berjalan selama 9 bulan dimulai dari Tahun 2021, gaji guru honorer/kontrak yang tersisa 2 bulan lagi tahun 2021 serta belum jelas gajinya di tahun 2022 ini, dana nonsertifikasi guru menyisakan 4 bulan di tahun 2021.”
Selanjutnya, kata Edi, sisa utang pembayaran proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2021, namun, belum dibayarkan sampai saat ini, bahkan sebahagian pekerjaan tersebut bersumber dana Otsus, dan mungkin banyak lagi utang yang belum terbayarkan.
Penggalangan koin ini kata Edi, juga dilakukan untuk membuka peluang kepada seluruh rakyat Kota Subulussalam agar dapat berpartisipasi dan berkonstribusi nyata untuk daerah dengan menyisihkan sedikit rezeki membantu defisit yang dialami daerah itu.
“Walaupun hanya berupa koin, namun tentu ini sangat membantu sekali terhadap keuangan daerah kita, maka kita beri tema kegiatan ini “Satu Koin Rakyat Selamatkan Negeri Metuah.”
Dengan belum dibayarkannya gaji aparatur desa, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di tingkat Gampong, dan yang paling terasa bagi aparatur desa pengurus sarak yang selalu membantu mengurus persoalan masyarakat.
Dalam hal ini, pesta maupun kemalangan, ditambah lagi sisa gaji guru honorer atau kontrak tahun 021 yang belum terbayarkan dan ditahun ini 2022 tidak ada anggaran untuk gaji dan kejelasan kontrak mereka sangat disayangkan jika dalam pendidikan nasib guru honorer selalu terabaikan.
“Gerakan ini, juga untuk membangunkan pihak eksekutif dan legislatif agar jangan hanya sibuk jalan-jalan tetapi lalai akan tanggungjawab. Ini merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan, dan kita mengingatkan wali kota dan para Wakil rakyat Subulussalam ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat, dengan lebih mengutamakan program sesuai dengan kebutuhan,” kata Edi.
“Kita menilai selama ini, masih banyak program yang tidak urgent terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran.”
“Seperti Pengadaan Mobil dinas pejabat daerah, kegiatan Studi Banding yang berlebihan dan banyak lagi yang lainnya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sementara, masih ada kampung yang terisolir akibat akses jalan yang sangat buruk seperti Kampung Longkib, masyarakatnya menggunakan perahu robin, karena jika curah hujan tinggi mengakibatkan jalan banjir dan berlumpur, sangat miris jika itu kita abaikan.”
“Kita berharap, Pemko Subulussalam fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD, agar dapat mandiri atau tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.”
“Kondisi keuangan daerah kota Subulussalam hari ini, menjadi catatan terburuk dalam sejarah. Dimana, hampir sembilan bulan gaji aparatur desa belum terbayarkan,” kata Edi.
