JAKARTA – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari Cage SIP, mengatakan persoalan lahan untuk kombatan GAM sudah berlarut-larut tanpa kejelasan selama 17 tahun.
Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Cage itu dalam pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Sofyan Jalil, di ruang wakil ketua MPR RI, Kamis 24 Maret 2022.
Hadir juga dalam pertemuan ini Aburazak serta sejumlah pimpinan KPA lainnya.
Azhari Cage mengharapkan agar pembagunnan kebun eks kombatan segera tuntas.
“Jadi bukan hanya penyerahan tanah. Kalau cuma tanah masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri, karena tanahnya tanah Aceh juga, tapi ini harus benar-benae dibangun kebun sesuai dgn MoU Helsinki dan juga harus mendapat perhatian juga bagi Tapol Napol dan anak-anak korban konflik,” kata Azhari Cage.
Kata Cage, selama ini BRA juga kewalahan karena anggaran yang tersedia di BRA untuk program eks kombatan, Tapol Napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
“Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan. Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja, yang penting kami terus bekerja dan terus berusaha agar kewenangan-kewenangan yang Aceh miliki bisa segera terimplementasikan,” kata dia.
Sementara itu, Teungku Aiyub Abbas selaku bupati Pidie Jaya menambahkan bahwa MoU merupakan perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Republik indonesia agar benar dijalankan.
“Agar persoalan konflik benar-benar selesai,” kata dia.
Turut hadir dalam pertemuan ini anggota DPR RI asal Aceh, Fadlullah, Aburazak selaku wakil ketua KPA pusat, Kanwil BPN Aceh, Dirjen Pertanahan, Ketua Banleg DPR RI, serta Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak.
