Banda Aceh – Kebijakan Pj Walikota untuk memangkas Anggaran Program Pemerintahan juga bukanlah solusi kongkret untuk mengstabilkan keuangan, jika pendapatan asli daerah tidak dapat dimaksimalkan.
“Apabila program disahkan DPRK Tahun Anggaran 2021 tidak dijalankan sama saja dengan membohongi rakyat, apalagi program pembangunan yang sesuai dengan RPJM dan sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPUR), Asrinaldi Senin 8 Agustus 2022.
Menurutnya, kondisi pandemi saat ini sudah jauh membaik dari sebelumnya, sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan PAD. Terlebih lagi, sumber PAD Banda Aceh seperti perhotelan, dan sebagainya sudah kembali beraktivitas seperti sediakala.
“Pada dasarnya, akar persoalan yang menyebabnya kurangnya anggaran di kota Banda Aceh yakni penurunan PAD yang disebabkan oleh pandemi covid-19, sehingga sumber PAD tak mungkin dimaksimalkan. Saat ini kondisi sudah mulai stabil dan ini peluang untuk mengejar target PAD agar stabilitas keuangan daerah membaik,” jelasnya.
Di samping itu pihaknya juga menilai Pj Walkkota perlu merealisasikan komitmen DPRK untuk memangkas program pokirnya, meminimalisir alokasi reses hingga operasionalnya. “Pj Walikota harus membantu anggota legislatif untuk memangkas anggaran pokir dan anggaran lainnya sebagaimana diucapkan DPRK sebagai bentuk komitmennya demi stabilitas keuangan daerah. Pj Walikota harus membantu para wakil rakyat untuk mewujudkan komitmennya tersebut,”jelasnya
Pihaknya juga menilai, demi menata kembali keuangan daerah ke depannya alokasi anggaran Pokir DPRK perlu ditata agar mengacu kepada RPJM.
“Demi menjaga stabilitas keuangan daerah, Pj Walikota perlu membuat skala prioritas program pokir DPRK. Bahkan kenapa tidak, pengajuan pokir DPRK dilakukan secara online seperti yang dilaksanakan di pemerintahan provinsi. Selain itu, judul kegiatan Pokir DPRK juga harus disesuaikan dengan prioritas RPJM, jika hal ini tidak dilakukan nanti pokir DPRK jadi ajang lomba cetak baliho, lomba bakar apam, lomba balap dan kegiatan lainnya yang faedahnya tidak merakyat. Dengan adanya arahan Pj Walikota dewan akan lebih bisa membantu rakyatnya ketimbang dewan melaksanakan program-program yang tak bermanfaat kepada rakyat seperti sebelumnya,” tegasnya.
Selain memaksimalkan pendapatan, pihaknya menilai pemerintah perlu mengoptimalkan kinerja program pemerintah agar tetap terealiasasi sebagaimana mestinya.
“Berdasarkan hasil monitoring kita, saat ini Instansi di lingkungan pemerintahan kota Banda Aceh masih banyak yang tiarap. Hal ini berdampak kepada macetnya program pemerintah sehingga dikhawatirkan akan berimpilkasi kepada perputaran uang di masyarakat,” jelasnya.
Asrinaldi, mayoritas instansi di Banda Aceh masih menunggu ketegasan arahan Walikota untuk dapat menjalankan program-program kerakyatan.
“Saat ini kan kondisi dinas dilema, takut bergerak, takut salah melangkah tak sesuai keinginan pimpinan, sehingga program pemerintah macet. Padahal saat ini sudah berada dipertengahan triwulan ketiga tahun 2022, jika tidak dimaksimalkan dan diambil langkah cepat maka semua kegiatan akan menumpuk di akhir tahun dan berpotensi membuat kualitas program kerakyatan malah menurun. Disini perlu kebijakan kongkret dari Pj Walikota, minimal ketika evaluasi 100 hari kerjanya atau ketika dievaluasi Mendagri untuk waktu 3 bulan kerja sudah jelas tampak capaiannya,” tuturnya.
Namun, apa hendak dikata untuk program kerakyatan Pj Walikota lebih memilih menghentikan semua anggaran dan tak mengizinkan adanya SPD.
