BANDA ACEH – Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Arsitektur melakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Reusam Gampong tentang BUMG dan Persampahan, serta penyusunan Rencana Bisnis unit usaha pengelolaan sampah.
Kegiatan ini diketuai Safrina, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan anggota Muhammad Insa Ansari dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Zulfikar Taqiuddin dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Syiah Kuala.
Pendampingan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk (PKMBP) yang merupakan agenda rutin bagi dosen di lingkungan Unsyiah sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gampong Alue Deah Teungoh (Gp ADT) telah dimulai pada tahun 2004 sebagai bagian dari program pemulihan kondisi paska bencana Tsunami,” kata Safrina, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Kata dia, Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan untuk mengurangi sampah atau limbah rumah tangga sebagai salah satu langkah dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pemerintah kota/kabupaten diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah dari sumbernya sebanyak 30 persen hingga tahun 2025. Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan pengurangan volume sampah sekitar 22% berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah di Banda Aceh.
Selain itu, kata Safrina, Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa termasuk salah satu gampong binaan Proklim Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.
Progam Kampung Iklim (Proklim) merupakan program nasional adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang berbasis masyarakat.
“Gampong Alue Deah Teungoh sudah memulai pengelolaan sampah dan telah memulai memanfaatkan limbah untuk dijadikan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, gampong tersebut belum memiliki Reusam (Peraturan desa) yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Keberadaan reusam tersebut dirasa penting untuk mendukung sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan,” tambah Muhammad Insa Ansari.
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gp ADT dimulai dari tahapan pemilahan, pengumpulan melalui bank sampah dan juga pemanfaatan limbah khususnya plastik untuk dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomis. Upaya ini merupakan langkah mendukung pemerintah Kota banda Aceh dalam pengelolaan sampah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan penyusunan reusam gampong tentang BUMG dan Persampahan sebagai salah satu faktor pendukung terbentuknya tata kelola pemerintahan gampong yang baik, serta untuk memberikan dukungan pengetahuan kepada kelompok pengelolaan sampah serta masyarakat gampong pada umumnya tentang manajemen pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi (implementasi dari konsep ekonomi sirkular (circular economy)),” ujar Zulfikar Taqiuddin.
