Jakarta – Partai Demokrat menyebut Partai NasDem harus melewati jalan terjal usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan ancaman, intimidasi, dan tekanan semakin kencang.
“Memang jalannya tidak bakal mudah. Seperti yang sudah dialami salah satu parpol sahabat kami, Nasdem, dalam dua minggu terakhir ini. Ancaman, intimidasi, tekanan, semakin kencang,” kata Herzaky kepada Tempo, Jumat, 14 Oktober 2022.
Tak lama setelah NasDem mendeklarasikan Anies, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberi sinyal adanya kemungkinan reshuffle atau penggantian menteri di kabinet. Jokowi tidak menampik saat ditanya media ihwal hubungan reshuffle dengan deklarasi ini. Adapun partai pengusung Jokowi, PDIP, kerap melontarkan kritik keras baik kepada NasDem maupun Anies.
Herzaky mengatakan deklarasi Anies oleh NasDem merupakan bagian dari hak parpol sebagai entitas yang berdaulat. Menurutnya, sah-sah saja jika ada pihak status quo yang merasa terancam.
“Apalagi jika merasa kinerjanya selama ini jauh dari harapan rakyat. Bagaimanapun, angin perubahan semakin kencang berhembus, dan Demokrat bakal terus konsisten bersama rakyat memperjuangkannya,” kata dia.
Tiga partai masih matangkan koalisi
Ia menegaskan partainya bersama NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal tetap berfokus mematangkan rencana kolisi. Dia menyebut continuity and change menjadi dasar rencana koalisi ini.
“Kami fokus komunikasi secara intens dan konsolidasi terus, mematangkan rencana untuk berkoalisi. Bagaimana semangat perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bisa kita usung dan wujudkan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah kritik terhadap NasDem dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menyebut bendera biru bakal robek dari kabinet.
Meski tidak spesifik menyebut nama, Hasto mengatakan sindiran itu ditujukan untuk partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres. Saat ini, satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies dan memiliki bendera dominan bewarna biru adalah NasDem.
Sebagai partai koalisi pemerintah, Hasto menyayangkan sikap NasDem. Sebab, Capres usungannya dinilai memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Jokowi.
Hasto mencontohkan perbedaan pandangan Jokowi dengan Anies Baswedan ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan. Menurutnya, Anies menghendaki ibu kota tetap di DKI Jakarta.
“Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif,” kata Hasto.
