Ketua Fraksi PA: Cara Kerja Pemkab Masih Gaya Lama
SIGLI – Sejumlah anggota DPRK Pidie merandang akibat lambannya eksekusi APBK 2023. Pasalnya, hingga Februari 2023, DPA APBK 2023 belum juga di-Perbup-kan. Imbasnya, kegiatan kegiatan kemasyarakat yang bersumber dari APBK Pidie hingga kini tak kunjung ada kejelasan.
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie, Muhammad Ibrahim Tangse, mengatakan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie masih menerapkan pola lama.
Hal ini terlihat dari belum adanya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Pemkab Pidie.
“Ini bisa dilihat dari realisasi anggaran 2023. Sampai saat ini Pemkab Pidie sepertinya belum bekerja sesuai harapan masyarakat,” kata Muhammad Ibrahim.
“Coba bayangkan sudah 4 Februari 2023, artinya sudah melewati bulan Januari, DPA aja belum di-Perbup-kan. Padahal jauh – jauh hari dalam setiap rapat-rapat sudah kita ingatkan kepada Sekda Pidie sebagai ketua TAPD agar APBK 2023, realisasinya tepat waktu,” ujar Teungku Muhammad lagi, Minggu malam 5 Februari 2023.
Untuk diketahui public, kata dia, paripurna atau ketuk palu pengesahan APBK 2023 itu dilakukan di akhir November 2022.
“Ini sudah melebihi 2 bulan, Tapi APBK belum realisasi sama sekali alias masih nihil. Tingkat Perbup saja belum ditandatangani. Artinya Pemkab Pidie sekarang masih bekerja seperti pola pemerintah Pidie yang lama,” ujar Teungku Muhammad.
“Belum ada perubahan sama sekali seperti yang diharapkan masyarakat Pidie. Ini patut dipertanyakan kembali kepada bupati dan Sekda. Ada masalah apa lagi hingga kini APBK Pidie 2023 belum bisa eksekusi? Padahal sudah lebih 2 bulan ditetapkan? Kajian kami dewan bahwa setelah ditetapkan APBK akhir November kemarin.”
“Harusnya hanya butuh waktu 1 bulan untuk proses evaluasi oleh Pemerintah Aceh dan pusat. Ini sudah menuju ke 3 bulan loh, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda aktivitas anggaran. Saya khawatir bahwa kinerja Pemkab Pidie masih mengikuti pola lama yang sangat amburadul.”
“Kalau kemudian kami menyalahkan, siapa yang patut disalahkan? Bupati-kah sebagai top eader atau Sekda-kah sebagai ketua TAPD? Kalau begitu kinerja Pemkab Pidie sepatutnya masyarakat Pidie kembali kecewa,” ujar Teungku Muhammad dengan kesal.
“Kami sepertinya meradang melihat Pemkab Pidie belum berubah-rubah. Tidak ada perubahan sama sekali dalam semua lini. Kalau dinamika seperti ini masih dipertahankan? Kami yakin proses tender 2023 tetap terlambat sepeti periode sebelumnya. Terakhir kami mendesak Pj Bupati untuk mengevaluasi seluruh pejabat mulai dari Sekda Pidie sampai ke seluruh jajaran SKPK yang tidak bisa bekerja secara maksimal,” kata dia.
